Kebijakan ganjil genap bakal terganjal sulitnya jaga jarak

Pemberlakuan kebijakan ganjil genap mulai hari ini Senin (3/8), perlu diiringi dengan penambahan operasi bus regional. Disisi lain, pengendalian aktivitas saat adaptasi kebiasaan baru juga penting dan krusial dalam pencegahan penularan Covid-19.

Pasalnya, transportasi umum memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain-yang mana stasiun atau terminal merupakan tempat berkumpul banyak orang secara bersama-sama dalam waktu tertentu.

Sayangnya, para ahli epidemiologi berpendapat pencegahan penularan Covid-19 paling signifikan adalah jaga jarak. Jaga jarak dalam penyelenggaran transportasi perkotaan di wilayah megapolitan, seperti Jabodetabek, bukan urusan yang mudah. “Paling sulit menegakkan jaga jarak di dalam angkutan umum massal,” ujar Ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulis, Senin (8/3).

Untuk mengoptimalkan penerapan jaga jarak, transportasi harus mengurangi kapasitas penumpang. Ironisnya, ketik masyarakat Jabodetabek memilih kendaraan pribadi dan menghindari angkutan umum, maka jalanan akan macet. Sebab, prasarana jalan tidak memungkinkan menampung lonjakan volume kendaraan.

Jika polanya masih sama seperti sebelum pandemi Covid-19 menyerang, maka penegakan jaga jarak juga sulit terpenuhi sesampainya di tempat kerja. Ia pun menyebut, stasiun atau terminal dan moda transportasi boleh jadi tidak dibersihkan secara sempurna. Namun, penegakan protokol kesehatan, seperti cuci tangan, penggunaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan pembersihan rutin memakai disinfektan relatif terlaksana dengan baik.

Menurut Djoko, kekhawatiran warga terhadap transportasi umum di tengah pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di kota-kota Indonesia. Semua negara juga mengalaminya, tetapi bedanya, kota-kota di mancanegara layanan transportasi umum sudah bagus.

Sehingga, bisa menyakinkan warga tetap menggunakan transporasi umum dengan modifikasi layanan tambahan untuk perjalanan jarak pendek. Misalnya, infrastruktur dengan memperbaiki kualitas jaringan untuk pesepeda dan pejalan kaki.

Di Indonesia, kata dia, untuk menyakinkan warga tetap mau menggunakan transportasi umum, pemerintah harus memastikan aturan protokol kesehatan dan penyelenggaraan yang higienis.

“Program kebijakan ganjil genap dapat diselenggarakan dengan menyeimbangkan penyediaan fasilitas transportasi umum yang sehat mendekati kawasan perumahan dan pemukiman. Jaringan sepeda yang aman, nyaman dan selamat perlu dibangun. Diperlukan kebijakan komprehensif antar instansi untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta,” tutur Djoko.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan ganjil genap merupakan 'rem darurat' atau emergency break untuk mencegah klaster Covid-19 di perkantoran. Hal tersebut, diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.