sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ketua MK keluhkan minimnya anggaran ke Jokowi

Pada 2019, MK mendapatkan anggaran sebesar Rp539.645.401.000, sedangkan pada 2020 MK memperoleh alokasi Rp246.215.842.000.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 28 Jan 2020 11:37 WIB
Ketua MK keluhkan minimnya anggaran ke Jokowi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 76981
Dirawat 36636
Meninggal 3656
Sembuh 36689

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengeluh kepada pemerintah lantaran minimnya anggaran. Usman menyuarakan keluhannya di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2019.

Sebagai gambaran, dia memaparkan, pada 2019, MK mendapatkan anggaran sebesar Rp539.645.401.000. Sementara itu, pada 2020, MK memperoleh alokasi Rp246.215.842.000.

"Jumlah ini jauh lebih sedikit, bahkan tidak sampai separuh dibandingkan alokasi anggaran tahun 2019," kata Usman dalam pidato laporannya di MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Duit tersebut nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan prioritas MK. Beberapa kegiatan di antaranya seperti agenda pendidikan dan pemahaman hak konstitusional warga negara dan peningkatan kerja sama dari dalam dan luar negeri.

Sponsored

Selain dua agenda tersebut, Usman memastikan anggaran negara turut dialokasikan dalam penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak di 270 daerah. Tiga kegiatan ini akan diprioritaskan untuk tuga  konstitusional lainnya yang dilakukan secara rutin, yaitu memeriksa perkara yang sudah diproses MK.

"Tahun 2020 prioritas yang dikedepankan tetap pada dukungan pelaksanaan fungsi dan peran MK dalam mewujudkan demokrasi berkeadilan. Termasuk untuk menghadapi potensi perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan di 270 daerah," ucap dia.

Diketahui, selain Presiden Jokowi, dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2019, turut hadir pula sejumlah pejabat negara, seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Berita Lainnya