Komnas HAM: Ada tren penurunan toleransi

Penelitian yang dilakukan Komnas HAM dan lembaga lain menunjukkan tren penurunan toleransi di Indonesia. Khususnya yang terkait dengan toleransi antarumat beragama dan antarelemen sosial yang kemudian diekspresikan dengan sikap negatif di dalam hubungan keagamaan maupun hubungan antaretnis.

"Uniknya kecenderungan itu menimpa kalangan muda, kemudian kalangan terdidik. Ini aneh juga. Semakin tinggi pendidikan justru kecenderungannya semakin tidak toleran," ucap Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik dalam seminar nasional memperingati Hari Toleransi Internasional, Jakarta, Jumat (15/11).

Khusus untuk yang terdidik, Damanik menduga, ada satu persoalan mengenai kurikulum pendidikan di Indonesia. Apalagi secara logika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semestinya bisa lebih terbuka.

Kemudian jika dibandingkan sekolah di wilayah perkotaan dengan pedesaan, ternyata di perkotaan lebih eksklusif. Walau demikian, dia tidak menjadikan itu sebagai acuan yang harus dibenarkan, karena bisa juga dibantah dengan penelitian lain.

"Kita harus mengakui ada persoalan," ujar dia.

Contoh intoleransi juga terjadi di pemerintahan. Misalkan saja ketika pemerintah mensyaratkan penerimaan beasiswa kepada satu daerah, akan tetapi ada persyaratan yang membuatnya menjadi tidak bisa berlaku bagi semua kalangan, sehingga cenderung diskriminatif.

Menurut Damanik, hal itu tidak bisa dilakukan instansi pemerintah karena pada dasarnya negara didirikan untuk melindungi segenap bangsa.

Sementara Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo atau yang akrab dipanggi Romo Benny, mengungkapkan intoleransi adalah persoalan bersama. Menurut dia, pendidikan bisa menjadi satu jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Maka sejak dini anak-anak Indonesia itu sudah biasa bergaul dengan orang-orang yang berbeda keyakinan," kata Romo Benny.

Oleh karena itu, sekolah-sekolah perlu mengeluarkan satu program agar anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan perbedaan. Salah satu program yang bisa dilakukan adalah melalui program hidup bersama. Program tersebut, bisa menghilangkan kecurigaan satu dengan yang lainnya.

"Bagaimana mereka (anak-anak) merasakan kebersamaan itu dengan keluarga yang berbeda agama, tetapi mereka akan belajar tentang bagaimana bisa menghilangkan kecurigaan satu dengan yang lain," ujar dia.

Dia juga berharap agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan muatan pendidikan karakter Pancasila lebih mengutamakan praktek. Misalkan saja mengenai menjaga keberagamaan dan kemajemukan bagian dari kurikulum pendidikan.