logo alinea.id logo alinea.id

Korupsi bawahan Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Susi Pudjiastuti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bawahan dua menteri perempuan kabinet Joko Widodo.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 21 Mei 2019 19:25 WIB
Korupsi bawahan Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Susi Pudjiastuti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bawahan dua menteri perempuan kabinet Joko Widodo, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai tersangka.

KPK menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kapal Patroli di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai dan Kementrian Kelautan da Perikanan (KKP).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan dalam kasus tersebut pihaknya membagi dua pokok perkara yang berbeda. Pada pokok perkara pertama, lembaga antirasuah menduga terdapat tindak pidana korupsi dalam pengadaan 16 unit kapal patroli cepat di Direkorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai tahun anggaran 2013-2015.

Saut mengatakan, KPK telah menetapakan tiga orang tersangka dalam perkara tersebut. Di antaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR), Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto (HSU), dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan (AMG).

Konstruksi perkara itu bermula saat Sekretaris Jendral Ditjen Bea dan Cukai mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak untuk pengadaan 16 kapal patroli cepat ke Sekretaris Jendral Kemenkeu pada November 2012.

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan kapal patroli cepat untuk tahun jamak 2013-2015 sebesar Rp1,12 triliun," terang Saut, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/5).

Dalam proses lelang, Istadi diduga memutuskan penggunaan metode pelelangan terbatas untuk kapal patroli cepat 28 meter den 60 meter, dan pelelangan umum untuk kapal patroli cepat 38 meter. Bahkan, KPK menduga Istadi telah menentukan perusahaan yang dipanggil pada proses pelelangan terbatas. 

Selain itu, Istadi diduga telah mengarahkan panitia lelang untuk tidak memilih perusahaan tertentu saat proses pelelangan pengadaan jasa konsultasi pengawas untuk kapal patroli cepat 38 meter.

Sponsored

"Setelah pengumuman lelang, Istadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menandatangai kontrak untuk konsultan perencana, pengawas dan pembangunan kapal patroli cepat dengan nilai total Rp1,12 triliun," katanya.

Saut menilai, dalam proses pelaksanaan pengadaan telah terjadi perbuatan melawan hukum. Akibatnya, 16 kapal patroli cepat tersebut tidak dapat mencapai kecepatan yang ditentukan. Kapal tersebut juga tidak memenuhi sertifikasi dual-class seperti yang tertera dalam persyaratan kontrak.

"Meskipun 16 kapal patroli cepat tidak memenuhi syarat, namun pihak Ditjen Bea can Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti dengan pembayaran," terang Saut.

Selama proses pengadaan, KPK menduga Istadi dan sejawatnya telah menerima uang sebesar 7.000 euro sebagai sole agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli itu.

"Dugaan kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp117,73 miliar," ujar Saut.

Atas perbuatannya, tiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kerugian negara

Sementara dalam pokok perkara kedua, KPK menduga telah terjadi tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan empat unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP tahun anggaran 2012-2016.

Dalam perkara itu KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Aris Rustandi (ARS), dan Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan (AMG).

Saut menjelaskan, konstruksi perkara itu bermula saat panitia pengadaan SKIPI tahap I merencanakan proses lelang yang dimulai dari 5 Desember 2011 hingga 15 Juni 2012. 

Kemudian, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menetapkan PT DRU sebagai pemenang pekerjaan pembangunan kapal SKIPI pada Oktober 2012.

Kemudian, Aris Rustandi menyepakati nilai kontrak kerja pekerjaan pembangunan SKIPI tahap I sebesar RP558,53 miliar atau setara dengan US$58,3 juta pada Januari 2013.

KPK menduga Aris telah menerima fasilitas berupa uang sebesar Rp300 juta dari PT DRU. Uang itu diberikan saat Aris bersama tim teknis sedang melakukan kegiatan FAT (Factory Acceptance Test) di Jerman, pada Februari 2015.

Selain itu, KPK menduga Aris telah melakukan serah terima empat kapal SKIPI yang bernama ORCA 01 sampai ORCA 04. Serah terima kapal tersebut dilandaskan dengan berita acara yang ditanda tangani oleh tersangka lainnya yakni Direktur Utama PT DRU Amir Gunawan.

Dengan begitu, Aris membayar seluruh termin pembayaran kepada PT DRU senilai Rp744,08 miliar. Padahal, biaya untuk pembangunan kapal SKIPI hanya sebesar Rp446,26 miliar.

KPK menduga, empat kapal tersebut tidak memiliki kesesuaian spesifikasi yang disyaratkan. Seperti kecepatan yang tidak sesuai dalam perjanjian, kurangnya panjang kapal sebesar 26 cm, dan tidak terpenuhinya perlengkapan kapal sesuai yang dijanjikan.

"KPK menduga kerugian uang negara sebesar Rp61,54 miliar," jelas Saut.

Atas perbuatannya, Aris dan Amir disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Demi kepentingan penyidikan, para tersangka dicekal berpergian ke luar negeri. Pencekalan tersebut ditetapkan selama enam bulan ke depan terhitung dari 7 Mei 2019.