sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

KPK selisik pertemuan Rizal Djalil dengan Dirjen Cipta Karya PUPR

Penyidik mendalami keterangan saksi Sri Hartoyo terkait jabatannya sebagai Dirjen Cipta Karya.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 10 Okt 2019 21:58 WIB
KPK selisik pertemuan Rizal Djalil dengan Dirjen Cipta Karya PUPR
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 26473
Dirawat 17185
Meninggal 1613
Sembuh 7308

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik sejumlah pertemuan anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Rizal Djalil dengan bekas Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo, terkait kasus suap proyek Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pendalaman itu dilakukan berdasarkan pemeriksaan Sri Hartoyo pada hari ini.

“Penyidik mendalami keterangan saksi Sri Hartoyo terkait jabatannya sebagai Dirjen Cipta Karya dan pertemuan-pertemuannya dengan tersangka RD (Rizal Djalil),” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Selain itu, KPK juga menelusuri aliran dana kasus suap tersebut dari Direktur Keuangan PT Menara Dutahutama (MD) Nimas Kartika Dewi. "Penyidik juga mendalami keterangan saksi Wiwik Dwi terkait amplop bertuliskan minarta yang terdapat padanya," ucap Febri.

Dalam perkaranya, Rizal diduga telah menerima uang sebesar 100.000 dolar Singapura dari Komisaris Utama PT MD. Uang tersebut merupakan commitment fee untuk Rizal lantaran telah membantu PT MD untuk menggarap proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu sebesar Rp79,27 miliar.

Sponsored

Leonardo memberikan uang tersebut melalui salah satu pihak keluarga Rizal dengan jumlah 100.000 Dolar Singapura dalam pecahan 1.000 dolar Singapura di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Disinyalir, salah satu pihak keluarga tersebut ialah Dipo Nurhadi Ilham.

Atas perbuatannya, Rizal dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19

Jumat, 29 Mei 2020 16:49 WIB
Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Pandemi dan paras otoriter rezim Jokowi 

Kamis, 28 Mei 2020 17:45 WIB
Berita Lainnya