KPK siap terlibat ihwal kejanggalan anggaran di Pemprov DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam merancang anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Hal ini lantaran ditemukannya sejumlah anggaran bernilai fantastis dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK dapat menjalankan fungsinya di bidang pencegahan. Keterlibatan KPK diyakini dapat meminimalisasi potensi praktik rasuah yang dilakukan Pemprov DKI.

"KPK tentu dalam konteks tugas pencegahan sangat terbuka jika ada misalkan. kebutuhan-kebutuhan meminimalisir tindak pidana korupsi dalam konteks pencegahan tersebut," ucap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).

Dia pun mengapresiasi sikap Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta yang mengungkap adanya kejanggalan dalam penyusunan KUA-PPAS tersebut. Febri mengatakan, DPRD memiliki peran penting dalam persoalan ini. 

DPRD dapat menolak anggaran yang diajukan jika memang tidak menyetujuinya. Namun DPRD juga dapat memuluskan rancangan tersebut, dengan melakukan negosiasi dengan Pemprov DKI.

"Dalam konteks proses yang sedang berjalan ini, pengawasan dari DPRD menjadi sangat penting, agar DPRD bisa menjadi katakanlah mitra yang kritis menjalankan fungsi," kata Febri.

Dia berharap, DPRD DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Febri menyebut, parlemen memiliki tiga fungsi utama, yakni membuat regulasi, melakukan pengawasan, dan penganggaran.

Dia mengingatkan agar DPRD DKI Jakarta menjalankan tiga fungsi ini secara seimbang. "Agar kalau memang ada persoalan yang terindikasi sejak awal, terkait dengan pengaggaran, maka itu bisa diminimalisir," ucap dia.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, menyoroti sejumlah anggaran bernilai fantastis dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Dia mengungkap adanya anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar dan bolpoin sejumlah RpRp123,85 miliar.

Selain itu, William juga menemukan adanya usulan 7.313 unit komputer dengan nilai Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan sejumlah unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.