LIPI sebut terjadi politik pecah belah di Papua

Penolakan terhadap rapat dengar pendapat yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP), yang mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus), merupakan fenomena menarik selain kasus kekerasan di Intan Jaya. Pangkalnya, MRP menerima penolakan dari bupati kelompok pro pemekaran saat berkeliling untuk menyerap aspirasi.

"Jadi, ada semacam adu domba antara kelompok masyarakat kontra dan mendukung MRP. (Terjadi) politik devide et impera (pecah belah). Persis yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia,” ujar peneliti tim kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, dalam webinar, Kamis (19/11).

Dirinya melanjutkan, pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan karakter budaya Papua. Imbasnya, orang asli termarginalisasi dan mengalami depopulasi, bahkan menjadi minoritas di daerah transmigran seperti Sorong, Jayapura, dan Merauke.

“Ada ketakutan suatu saat orang asli Papua akan menjadi minoritas karena jumlah pendatang lebih besar,” ucapnya.

Proses marginalisasi, terangnya, juga memosisikan orang asli Papua sebagai kelompok tidak beruntung dalam proses politik. "(Jumlah) anggota DPR kabupaten dari orang asli Papua semakin sedikit."

"Bahkan sekarang ada di pilkada ini orang pendatang tidak dilarang atau diatur dalam UU Otsus, (sehingga) berani mencalonkan diri. Kalau mereka menang, ini, kan, mereduksi otonomi khusus,” tegasnya.

Ketidakpuasan dalam pembangunan, pengalaman marginalisasi, dan depopulasi melahirkan identitas sendiri. Orang asli Papua mulai mengidentifikasi dirinya sebagai "yang berbeda" dengan orang Indonesia secara sosiologis dan politis.

"Mereka mengkonstruksi, kami orang Papua bagian dari ras Melanesia dan bagian dari bangsa-bangsa Asia Pasifik, bukan bagian dari Indonesia yang Melayu dan muslim, yang menjajah dan kami yang terjajah,” tutur Cahyo.

Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen), Elvira Rumkabu, menambahkan, agenda pembangunan hingga saat ini tidak diletakkan dalam konteks keberadaan masyarakat adat dan rekam jejak konflik. Namun, menyederhanakan kompleksitas Papua sehingga marginalisasi memperkuat perlawanan warga sipil, baik di dalam maupun luar negeri.

Di era Orde Baru (Orba), sambungnya, pembangunan di Papua bersifat paternalistik dan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) sehingga "menggilas" identitas warga Papua. Kebijakan ekstraktif tetap berlanjut pasca-Presiden ke-2 RI, Soeharto, tumbang.

"Siapa pun presidennya, kekerasan tetap terjadi, menjadi warna yang tetap konsisten dalam objek-objek pembangunan, entah Orde Baru maupun sekarang," katanya.

Menurut Elvira, agen pembangunan di Papua terdiri dari tiga aktor, yakni pemerintah, korporasi, dan institusi keamanan. “Operasi militer dan kekerasan di masa Orde Baru menimbulkan rasa trauma mendalam, kekerasan dalam ingatan turun-temurun. (Itu semua) belum diselesaikan, tetapi sekarang harus berhadapan dengan musuh lain, korporasi."

"Narasi soal Papua itu bukan hanya narasi merdeka, tetapi narasi survival, narasi yang menuntut keberlangsungan hidup mereka. Itu sangat mengerikan," tutupnya.