Mahfud diminta berdialog dengan kelompok Benny Wenda

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI Filep Wamafma mengkritik upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua. Menurut dia, upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah masih minim substansi. 

Salah satu yang dipersoalkan Filep ialah keengganan pemerintah membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat Papua yang berseberangan, semisal organisasi yang dibentuk tokoh separatis Benny Wenda, Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). 

"Ya, tadi kami sampaikan kepada Pak Mahfud untuk pendekatan dialog. Pemerintah harus buka diri dan DPD menyarankan membuka diri untuk berdialog untuk membuka diri kepada kelompok yang berseberangan sekalipun," ujar Filep usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Menurut Filep, kelompok atau simpatisan kelompok yang ingin Papua merdeka merupakan bagian dari masyarakat Papua. Karena itu, tak seharusnya pemerintah antipati dan menutup pintu dialog dengan kelompok-kelompok tersebut. 

"Mekanismenya kita akan atur nanti. Tapi, yang jelas Pansus (DPD) akan menyentuh ke substansi itu untuk lebih dekat kepada kelompok yang beda pandangan sekalipun," ujar dia.

Benny Wenda sebelumnya dituding sebagai dalang dari gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang melanda tanah Papua, Agustus lalu. Akibat aksi unjuk rasa yang berujung rusuh itu, puluhan orang tewas dan ribuan warga Papua mengungsi. 

Lebih jauh, Filep mengatakan, kelompok-kelompok pro-Papua merdeka sebenarnya bersedia duduk bersama pemerintah untuk membahas akar konflik di Bumi Cenderawasih. Karena itu, Pansus Papua DPD berencana bertemu tokoh-tokoh kelompok-kelompok tersebut di Jayapura. 

"Pertama tanggal 26 November kita akan ke Papua. Tanggal 27 November kita akan melakukan pertemuan dengan jajaran Pemda Papua. Kemudian berikutnya akan bertemu dengan Dewan Adat Papua, tokoh-tokoh gereja, tokoh intelektual Papua dan perguruan tinggi serta kita bertemu dengan KNPB, ULMWP dan kelompok yang selama ini belum disentuh," ujarnya. 

Selain itu, Filep mengatakan, Pansus Papua juga meminta agar pemerintah segera membebaskan mahasiswa Papua yang ditangkap kepolisian pascaunjuk rasa menolak diskriminasi terhadap warga Papua, Agustus lalu.

Menurut dia, setidaknya masih ada 6 mahasiswa Papua yang ditahan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat dan 16 mahasiswa ditahan di Kalimantan. "Karena sesungguhnya mahasiswa Papua adalah generasi yang perlu dibina dan perlu diselamatkan daripada aksi-aksi yang saya pikir politik," kata dia.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengklaim Mahfud menyetujui masukan-masukan yang diberikan oleh Pansus Papua. Menurut dia, Mahfud kemungkinan bakal ikut turun ke Papua untuk menyerap aspirasi masyarakat Papua. 

"Tadi kami sepakat bahwa mungkin ada pertemuan lagi lebih lanjut. Pak Menko juga akan berangkat (ke Papua). Jadi, mungkin sama-sama berangkat, nanti pulang dari sama ketemu lagi," ujar dia.