sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD: Pemerintah usut 10 dugaan korupsi besar di Papua

Pembangunan di Papua diklaim menggunakan pendekatan kesejahteraan, damai, dan tanpa kekerasan bersenjata.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Rabu, 19 Mei 2021 15:15 WIB
Mahfud MD: Pemerintah usut 10 dugaan korupsi besar di Papua

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah melaporkan 10 dugaan kasus korupsi terbesar di Papua. Demikian disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Namun, Mahfud tidak merinci apa saja 10 dugaan kasus korupsi tersebut. "Penelusuran penyalahgunaan dana negara, korupsi. Selama ini mungkin dipertanyakan, mengapa di sana kok, korupsi dibiarin. Kami sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar baik laporan dari BPK maupun hasil temuan data BIN," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/5).

Dia pun membantah negara telah mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua. "Sering orang menggunjingkan, Papua itu kaya, diambil hartanya untuk keperluan negara, Papua mesti tidak kebagian. Itu tidak benar," tegas Mahfud.

Merujuk laporan terakhir Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam rapat kabinet, Provinsi Papua hanya menyumbang pendapatan negara 13,6 triliun. Total pendapatan negara tersebut bersumber dari pajak, hingga bea cukai perusahaan yang beroperasi di Papua maupun di DKI Jakarta.

Padahal, kata Mahfud, pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja Provinsi Papua bisa mencapai 46,1 triliun. Selain itu, Provinsi Papua Barat juga hanya menyumbang pendapatan negara sebanyak 5,3 triliun. Sedangkan, pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja Provinsi Papua Barat dapat mencapai 19,2 triliun.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitus (MK) itu mengklaim, pembangunan di Bumi Cendrawasih menggunakan pendekatan kesejahteraan, damai, dan tanpa kekerasan bersenjata. Hal itu, tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Afirmasi yang diberikan pemerintah saat ini dalam bentuk dana Otsus, Papua itu diberikan sebesar 2% dari DAP (program dana bantuan). Insyaallah tahun depan menjadi 2,2% dari DAP. Itu berarti belanja untuk setiap orang Papua kalau dirata-ratakan sekitar 17 kali (lipat) lebih besar dibandingkan dengan orang-orang diluar Papua," tutur Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengaku, akan melakukan kontrol administrasi yang ketat terhadap anggaran Otsus Papua. Sehingga, masyarakat Papua di lapisan terbawah bisa merasakannya. Pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua yang diupayakan pemerintah, kata dia, masih menemui banyak hambatan.

Sponsored
Berita Lainnya