logo alinea.id logo alinea.id

Melawan ijon politik dalam Pilkada

Kerusakan lingkungan penyebab utamanya dimulai dari praktik ijon politik antara kepala daerah dan pebisnis.

Robi Ardianto
Robi Ardianto Sabtu, 05 Mei 2018 14:03 WIB
Melawan ijon politik dalam Pilkada

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Mafia Tambang dan Sawit menggelar aksi blokade dengan membentang spanduk di Sungai Dondang pada hari ini (5/5). Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol perlawanan atas praktik ijon politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Pagi ini, jalur  tongkang batubara di Muara Jawa, Kalimantan Timur (Kaltim) nampak berbeda. Spanduk besar terbentang di jembatan yang melintasi Muara Jawa dan sejumlah orang berkumpul sekitar jembatan. 

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat LSM yang tergabung seperti: JATAM Kaltim, WALHI Kaltim, FNKSDA Kaltim, POKJA 30, PMII, Naladwipa Institute, IMAPA Unmul, DEMA IAIN, Jaringan Advokat Lingkungan Hidup Balikpapan, LPBH NU melakukan aksi perlawanan atas praktik ijon politik. Selain sejumlah LSM, masyarakat korban tambang juga terlihat hadir dalam acara tersebut.

Aktivis Jatamnas, Melky Nahar mengatakan, aksi tersebut merupakan simbol perlawanan atas praktik ijon politik dalam pilkada serentak. Sekaligus menentang kebijakan pemerintah yang terus bergantung pada sumber energi kotor seperti: batubara dan sawit.

"Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pemilih di Kaltim bahwa segala kerusakan lingkungan dan ruang hidup akibat tambang dan sawit selama ini, salah satu penyebab utamanya dimulai dari praktik ijon politik antara kepala daerah terpilih dengan para pebisnis dan itu berlangsung selama satu dekade ini," tukas Melky. 

Tidak hanya masyarakat, Melky juga mengingatkan kepada para calon kepala daerah terutama daerah yang memiliki sumber batubara seperti Kalimantan Timur untuk tidak lagi bergantung pada batubara dan sawit. Melky meminta agar calon kepala daerah tidak lagi menjadikan batubara dan sawit sebagai tumpuan pembangunan perekonomian masyarakat. 

Melky juga menuding bahwa pilkada selama ini hanya melanggengkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan berbagai izin tambang dan perkebunan. Terlebih, kondisi ini diperparah dengan rekam jejak para kandidat yang berkontestasi di 17 provinsi. 

Sebab mayoritas mereka yang terpilih adalah orang lama yang sebagian besar memiliki rekam jejak buruk dalam sengkarut pertambangan. Di Kaltim misalnya, para kandidat yang maju dalam Pilkada Serentak 2018 memiliki rekam jejak yang buruk terkait industri pertambangan. 

Sponsored

Tidak hanya di kepulauan Kalimantan, Jawa juga menjadi sasaran tembak aktivis tersebut. Dua pasangan calon Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo dan Sudirman Said dinilai tidak memberikan harapan keselamatan rakyat dan lingkungan. Utamanya, atas sikap penolakan tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Seperti diketahui, Ganjar yang merupakan Gubernur petahana yang belum jua berhasil menangani konflik berkepanjangan antara Petani di kawasan Karst Kendeng dengan PT Semen Indonesia. Serupa, Sudirman Said yang yang diusung oleh Partai Gerindra diketahui mendukung keberadaan PT Semen Indonesia di Rembang. 

Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Gerindra, pada awal 2017 lalu bahkan pernah memerintahkan kepada kader Gerindra di Jawa Tengah untuk menjaga keberlangsungan PT Semen Indonesia di Rembang. Atas dasar fakta tersebut menandaskan calon-calon kepala daerah yang disodorkan partai politik kepada para pemilih tidak memberikan harapan bagi upaya keselamatan rakyat dan lingkungan. 

Artinya, pilkada hanya menambah derita rakyat dan lingkungan. Bahkan berpotensi untuk merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan bagi segelintir elit politik dan pelaku bisnis yang berkepentingan untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam melanggengkan bisnis mereka di daerah.