sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tarik ulur pencapresan Prabowo Subianto

Prabowo gamang. Ia mengaku tak akan melakukan deklarasi pada 11 April mendatang, dengan dalih belum memiliki tiket.

Robi Ardianto
Robi Ardianto Kamis, 05 Apr 2018 17:12 WIB
Tarik ulur pencapresan Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, dirinya belum akan melakukan deklarasi pada 11 April mendatang. Rencananya momentum 11 April hanya digunakan untuk rapat koordinasi nasional (rakornas) tertutup

"Deklarasi itu kalau ada tiket. Kita kan belum punya tiket, kita juga belum tentu, karena masih berkembang. Kita Berpikir positif cari yang terbaik, yang sabar sabar saja kita cari yang terbaik," katanya pada Alinea, Kamis (5/4).

Sebelumya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, Prabowo akan tetap maju sebagai calon presiden (capres). Ia membantah jika keengganan Prabowo untuk menunda deklarasi, lantaran ia dilanda dilema.

Menurutnya mantan suami Titiek Soeharto itu tak ingin tergesa-gesa melakukan deklarasi hanya karena desakan publik semata. Ia, imbuhnya, menempuh penjajakan koalisi terlebih dahulu seperti lazimnya tradisi orang ketimuran.

"Masa belum apa-apa sudah menyatakan ingin maju, nanti ditanya orang, woi partai lu cukup enggak," katanya.

Berkenaan dengan survei yang mengumumkan Prabowo masih di bawah Jokowi, Dasco menyatakan itu hal yang biasa.

"Tapi nanti saat Pak Prabowo sudah turun, kita akan lihat hasilnya. Jadi, boleh saja saat survei banyak yang ngomong calon ini sekian persen, calon itu sekian persen," jelasnya. 

Namun momentum pemilihan yang akan membuktikannya. Menurutnya banyak calon yang diunggulkan dalam hasil survei, faktanya keok saat pemilu. Begitu pula sebaliknya. Itulah, lanjutnya, yang akan terjadi pada Prabowo nanti.

Sponsored

Beri sinyalemen

Meski menegaskan tak akan buru-buru mendeklarasikan diri, namun Prabowo dan tim sukses sudah memberi sejumlah sinyalemen untuk kesekian kali. Dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pernyataan sikap koalisi Prabowo tampak dari penjualan kaos #2019 Ganti Presiden.

Terkait itu Dasco mengatakan, wajar dalam dinamika politik, khalayak mendambakan pemimpin baru. Begitu pula ada warga yang ingin presiden dua periode. Menurutnya itu adalah hak rakyat untuk menilai dan memilih. "Jika ada aspirasi yang menginginkan untuk diganti presidennya, berarti mereka meyakini ada calon lain yang memiliki program lebih bagus daripada yang saat ini," ungkapnya.

Yang terpenting, lanjutnya, pihak manapun harus bisa menjaga suasana agar tidak terjadi kegaduhan. 

Dalam rakernas kali ini, sentra penanganan advokasi terpadu atau sentra pandu Gerindra nantinya akan mengawal pesta demokrasi seperti pileg dan pilpres dari mulai tingkatan paling bawah sampai dengan di pusat.

Sekaligus, pegiat advokasi di daerah yang tergabung dalam lembaga advokasi seluruh indonesia akan mendeklarasikan kesiapan pengawalan Prabowo di pilpres.

Menurutnya, momen 11 april nanti Prabowo juga akan menerima aspirasi dari pengurus-pengurus daerah yang masih menginginkannya maju sebagai presiden. Sedianya itu juga jadi momen Prabowo memutuskan. Meski saat dikonfirmasi, ia membantah akan mendeklarasikan diri.

"Kita kan enggak bisa bilang sekarang, namanya juga kejutan," katanya.

Selain itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan gelaran rakornas adalah persiapan di bidang hukum dan advokasi untuk mengoptimalkan peluang kemenangan.

"Karena seperti saudara-saudara tahu bahwa perhelatan politik dan demokrasi selalu saja memiliki implikasi persoalan-persoalan hukum, baik yang menyangkut antar partai maupun antar caleg dalam satu partai, maupun dengan partai yang lain," katanya. 

Terlebih lagi, imbuhnya, Gerindra juga memiliki target kemenangan baik dalam pemilihan umum 2019,  legislatif maupun eksekutif, sehingga, perlu persiapan matang.

Dia juga menegaskan, tidak takut meskipun ke depan akan melawan koalisi gemuk. Sebab baginya, jika melihat sejarah, justru koalisi gemuklah yang akan kalah. Mengingat banyak sekali kepentingan yang harus diwadahi dari berbagai partai.

"Ada partai yang begitu minum dalam koalisi tetapi menang. Ada partai yang besar koalisinya menang. Nah itu biasanya dari sejarah, demokrasi kita sangat variatif. Kita belajar dari sejarah pemilihan umum dan pemilihan presiden yang sudah berlangsung selama beberapa dekade," katanya.

Berita Lainnya
×
tekid