Moeldoko minta pelaku pengeroyokan Ade Armando ditindak tegas

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengecam aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap pegiat media sosial Ade Armando saat berlangsung unjuk rasa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4). Menurutnya, kekerasan yang dialami akademikus dan aktivis tersebut mencoreng wajah demokrasi di Tanah Air.

"Saya mengecam tindakan anarkis para pengeroyok terhadap Saudara Ade Armando," ujar Moeldoko dalam keterangannya, Selasa (12/4). 

Moeldoko menegaskan, pemerintah terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat melalui unjuk rasa. Sayangnya, unjuk rasa yang sebelumnya berjalan tertib malah tercoreng dengan tindakan anarkis terhadap Ade oleh pengunjuk rasa lainnya. 

Dia pun meminta aparat keamanan tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas. "Cari (pelakunya), temukan, dan tindak tegas!," pinta Moeldoko.

Menurut Moeldoko, menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara dalam demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi yang bersifat anarkistis tidak akan menghasilkan apa-apa, dan itu sama saja dengan memaksakan kehendak. 

"Orang Indonesia pasti sudah bisa membedakan antara demokrasi dan anarkistis," ungkap mantan Panglima TNI ini.

Hal senada disampaikan DPN Seknas Jokowi dengan mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap Ade Armando. Menurut Sekretaris Jenderal DPN Seknas Jokowi, Dono Prasetyo, tindakan kekerasan terhadap Ade Armando merupakan ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

"Kami meminta pihak yang berwenang mengusut tuntas para pelaku kekerasan, dan mengusut motifnya. Terlepas dari perbedaan sikap dan pandangan seseorang, kebetulan kali ini terjadi pada saudara Ade Armando, siapa pun tidak bisa menunjukkan ketidaksetujuan dengan kekerasan," ujar Dono dalam keterangannya, Selasa.

Dono mengaku khawatir, bila tidak diusut tuntas, hal serupa bisa terjadi pada figur yang lain. "Hukum harus ditegakkan. Tindak kekerasan terhadap Ade Armando, sungguh mencederai prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, yang dulu dengan susah payah diperjuangkan di awal era reformasi. Kita tetap harus menjaga situasi, agar tetap ada ruang  bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya," pungkasnya.