MUI setujui dengan syarat, TKN anggap sudah tidak relevan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersilahkan digelarnya acara Reuni 212. Hanya saja, MUI memberikan sejumlah syarat pada Reuni Akbar Mujahid 212 kedua tersebut. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas menuturkan gelaran Reuni Akbar Alumni Aksi 212 boleh dilaksanakan dengan syarat tidak menimbulkan kekacauan. 

"Para peserta aksi juga harus tetap menaati aturan yang berlaku. Selain itu, harus memperhatikan rambu akhlakul karimah," pesannya yang dilansir dari halaman resmi MUI, Jumat (30/11).

MUI menyebutkan aksi tersebut diperbolehkan karena dijamin Undang-undang. Apalagi setiap warga negara berhak mendapatkan kebebasan berekspresi. 

Dia pun berharap selama acara, tidak ada massa mengeluarkan ujaran kebencian, saling mencela atau mengejek pihak lain. 

Imbauan tersebut, tidak hanya kepada yang mengikuti aksi, namun juga kepada masyarakat yang tidak ikut aksi. Agar saling menghormati dengan tidak mencaci maki, mencela bahkan sampai menghambat acara tersebut. Jika ada pihak yang tidak suka, menurutnya silahkan saja buat aksi serupa. 

Perihal kabar bahwa aksi tersebut ditunggangi dan bermuatan politik, Buya Anwar menilai hal tersebut menjadi urusan partai politik atau politikus sendiri. Asal, semua kegiatan tetap berjalan etis dan tidak menimbulkan kegaduhan apalagi sampai meresahkan. 

"Terserah parpol mau ngapaian, apalagi ini tahun politik. Lakukanlah secara baik, etis, berakhlak, tidak melanggar aturan dan tidak chaos," katanya.

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin mempertanyakan urgensi diadakannya Reuni 212 itu. Apalagi, tidak semua alumni 212 sepakat mengadakan acara tersebut. 

"Apa sih yang mau dibangun? Harus jelas dulu semangatnya apa. Dulu mereka melakukan demo menuntut supaya Ahok diadili, saat ini  Ahok sudah dihukum, terus sekarang mau apalagi," katanya Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Tb Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (30/11). 

Jangan sampai aksi yang diadakan justru memiliki kepentingan politik, hanya saja dikemasnya dengan pakaian yang berbeda. 

Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni melihat tidak ada relevansinya dilaksanakannya acara reuni tersebut. Kecuali ada kepentingan mempergunakan kembali sentimen yang sama di DKI, kemudian ditujukan ke Jokowi.

Antoni berpendapat, acara tersebut berpotensi mengganggu suasana politik. Dia pun pesimis himbauan Habib Rizieq Shihab yang melarang berkata kotor dan menghujat tidak terjadi dalam aksi tersebut. 

"Prediksi saya besok itu akan sama dengan kampanye Pilpres Pak Prabowo-Sandi. Mudah-mudahan saya salah," katanya. 

Dia pun belum mengetahui apakah calon presiden Jokowi akan hadir atau tidak dalam acara Reuni 212 itu.  "Terserah kepada Pak Jokowi, kebetulan saya tidak ada komunikasi dengan beliau soal ini," ujarnya.