Dialog jadi kunci selesaikan masalah Papua

Komikus asal Papua, Mamat Alkatiri, mendorong seluruh pihak-pihak berkepentingan (stakeholder) yang bertanggung jawab mensejahterahkan "Bumi Cenderawasih" bersikap terbuka dan saling berdialog. Upaya ini dianggap sebagai solusi menyelesaikan segala permasalahan di sana.

"Dialog adalah kunci. Atas nama keadilan, negara harus berani ajak warga Papua bicara, khususnya terkait rekonstruksi otsus (otonomi khusus), agar kesejahteraan masyarakat Papua segera terwujud," ujarnya dalam diskusi daring yang digelar Human Studies Intitute, Kamis (2/7).

Sementara itu, Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Papua, John Siffy Mirin, menilai, landasan filosofis otsus baik. Namun, "pelaksanaannya harus banyak dievaluasi."

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, otsus harus mampu meminimalisasi kesenjangan ekonomi dan pembangunan di Papua, bukan justru menguntungkan segelintir pihak.

Pernyataan senada disampaikan tokoh senior Papua, Frans Maniagasi, pada kesempatan sama. Dirinya pun menyarankan cara pandang masyarakat terhadap Papua dan Undang-Undang Otsus harus diubah sebelum direvisi.

"(Otsus) dua provinsi di Papua dananya mencapai Rp62 triliun. Seharusnya (masyarakat) bisa sejahtera," jelasnya.

"Seluruh jabatan Papua hampir 95% diduduki oleh putra daerah sendiri, tetapi papua belum maju juga sampai sekarang. Ada apa? Ayolah, kita jujur," sambungnya.

Pemerintah sebelumnya memastikan, 13 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi tanggung jawabnya akan dilanjutkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. RUU Otsus Papua, salah satunya.