OTT Bupati Indramayu terkait proyek di Dinas PU

Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Indramayu Supendi diduga terkait transaksi pemberian uang di proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indramayu.

"Diduga ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari rekanan kepada Bupati Indramayu untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Indramayu," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (15/10).

OTT yang dilakukan pada Senin (14/10) pukul 22.40 WIB itu menjaring delapan orang yang terdiri dari beberapa unsur. Namun demikian, baru lima orang yang tiba di Gedung Merah Putih KPK guna menjalani pemeriksaan. 

"Untuk sementara jumlah yang diamankan ada delapan orang, lima orang di antaranya sudah di KPK, tiga orang sisanya masih dalam perjalanan," terang Agus.

Bupati Indramayu ditangkap di rumah orang tuanya di Kecamatan Bongas. Setelah ditangkap, penyidik KPK menggeledah Kantor Pendopo Bupati dan Kantor Dinas PUPR di Jalan Pahlawan Indramayu. KPK juga turut mengamankan ajudan, pihak rekanan, sejumlah kepala dinas Kabupaten Indramayu serta beberapa pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indramayu.

KPK juga menyita uang senilai ratusan juta rupiah. Proses penghitungan uang tersebut masih dilakukan penyidik KPK.

Sebagaimana hukum acara yang berlaku, KPK mempunyai waktu paling lama 1x24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak yang diamankan tersebut.

Kendati begitu, roda pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kabupaten Indramayu dipastikan berjalan seperti biasa.

"Aktivitas perkantoran seperti biasa dan pelayanan publik tetap berjalan normal," kata Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat, Taufik Hidayat di Indramayu.

Setelah ada informasi terkait penangkapan oleh KPK terhadap Bupati Indramayu, Wakil Bupati mengaku langsung melakukan koordinasi kepada asisten daerah dan instansi pemerintah lainnya, agar pelayanan publik tetap berjalan.

Selain itu, semua tugas yang diemban bupati langsung dilimpahkan kepada dirinya, agar semua berjalan seperti biasa. "Masih ada wakil dan akan kami jalankan sesuai tugas pokok dan fungsi wakil," ujarnya.

Ketika disinggung kasus yang menjerat Bupati Indramayu Supendi, Taufik mengaku tidak mengetahui secara persis, karena belum ada informasi resmi dan KPK juga belum mengeluarkan rilis.

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku prihatin dengan peristiwa OTT terhadap Bupati Indramayu Supendi oleh KPK.

"Tentunya saya merasa prihatin atas penangkapan Bupati Indramayu Supendi," kata Wagub Uu di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Wagub meminta kepada seluruh kepala daerah tingkat dua atau pejabat publik lainnya di Provinsi Jawa Barat, tidak melakukan hal yang berdampak buruk bagi pribadi dan pemerintahan.

"Saya meminta seluruh lapisan masyarakat terutama yang memilki koneksi dengan para pejabat untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan," katanya.(Ant)