Puluhan paket pengadaan jasa pemengaruh tersebar di 5 kementerian

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan puluhan paket pengadaan jasa pemerintah pusat untuk kegiatan aktivitas di internet. Temuan itu melalui penelusuran dengan cara mencari aktivitas pengadaan barang dan jasa di situs LPSE dengan keyword 'opinion leader' dan 'influencer' (pemengaruh).

"Jumlah paketnya juga cukup banyak, ada 40 paket pengadaan dengan kata kunci tersebut," ujar peneliti ICW Egi Primayogha, dalam diskusi bertajuk "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?" yang disiarkan melalui akun Facebook ICW, Kamis (20/8).

Egi menyebut, total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pengadaan jasa itu mencapai puluhan miliar. "Jumlah anggaran belanjanya cukup besar, Rp90,45 miliar," tutur dia.

Ke-40 paket itu tersebar di lima kementerian. Pertama, Kementerian Pariwisata yang tercatat ada 22 paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai Rp77,66 miliar. Kedua, Kementerian Pendidikan dengan 12 paket pengadaan senilai Rp1,6 miliar.

Ketiga, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 4 paket pengadaan senilai Rp10,83 miliar. Keempat, Kementerian Perhubungan dengan 1 paket pengadaan senilai Rp195,8 juta. Terakhir, Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan 1 paket pengadaan senilai Rp150 juta. Jika diakumulasikan, keseluruhan anggaran paket tersebut mencapai Rp90,4 miliar.

ICW juga menemukan 68 paket pengadaan di sejumlah instansi negara. Paket tersebut ditemukan dengan cara mencari aktivitas pengadaan barang dan jasa di situs LPSE dengan kata kunci 'media sosial.'

"Ya, ini kategori berdasarkan kata kunci. Media sosial ada 68 paket pengadaan yang kami temukan. Dan nilai paket pengadaan mencapai Rp1,16 triliun," terang Egi.