sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pansus nilai Anies Baswedan tak serius atasi banjir

Tiga ahli nilai Pemprov DKI belum memiliki keinginan politik atasi banjir.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Senin, 19 Okt 2020 14:43 WIB
Pansus nilai Anies Baswedan tak serius atasi banjir
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 516.753
Dirawat 66.752
Meninggal 16.352
Sembuh 433.649

Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI menggelar rapat bersama tiga ahli untuk mencari solusi banjir Jakarta yang kerap terjadi kala musim hujan tiba.

Ketiga ahli itu adalah pakar bidang bioteknologi lingkungan Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali, pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga, dan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna.

Hasilnya, ketiga ahli tersebut hampir memiliki pendapat sama, yakni Pemprov DKI belum memiliki keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.

"Intinya rekomendasi dari tiga expert itu kurang lebih sama bahwa DKI Jakarta tidak ada keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir," ujar Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, berdasarkan hasil diskusi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Untuk mengatasi banjir di Jakarta, lanjut Zita, Gubernur Anies Baswedan selaku eksekutif harus serius menanggulangi banjir. Ketiga pakar itu menyarankan agar Pemprov DKI membuat master plan terintegrasi pengendalian banjir. Sehingga ada indikator keberhasilan penanganan banjir.

"Master plan yang kita gunakan ini tahun 1973 tapi kita belum ada mau ngomongin masalah-masalah yang integrated gitu. misalnya Pemprov DKI beli pompa, toa, pelebaran lahan, bikin polder segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Gak ada indikator keberhasilannya," ungkapnya.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD DKI ini  akan menyampaikan rekomendasi kepada Pemda DKI berupa program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.

"Sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik dan tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan, karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di Pak Gubernur," pungkas politisi PAN ini.

Sponsored
Berita Lainnya