Paranoia kampus usai HTI tercerai-berai

Hujan deras mengguyur sebagian wilayah Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/2) petang itu. Di teras Masjid Kampus Universitas Diponegoro (Undip), Putra, Asoka, dan Firdaus duduk agak melingkar. Sembari menunggu hujan reda, ketiga aktivis lembaga dakwah Al-Fatih itu terlibat diskusi ringan. 

Rencana menggelar kajian agama di bulan Ramadan menjadi bahasan utama mereka. Urun pendapat di antara mereka mengalir dengan lancar. Namun, perbincangan mereka berbelok ke arah yang tak enak saat membahas ustaz yang bakal diundang mengisi kajian. 

Kepada kedua rekannya, Putra mengungkapkan hingga kini ustaz Adi Hidayat yang diusulkan jadi pembicara belum disetujui rektorat. "Ini gimana nih untuk ustaz. Nanti, enggak disetujui lagi. Kenapa sih kampus? Susah banget buat ngundang ustaz aja," kata Putra. 

Nama ustaz Adi memang tidak ada dalam daftar mubaligh yang disarankan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2018. Selain itu, ustaz Adi juga punya "dosa". Pada 2019, Direktur Quantum Akhyar Institute itu terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo-Subianto.

Keluh kesah serupa juga dituturkan Putra saat berbincang dengan Alinea.id usai diskusi itu. Menurut dia, pihak rektorat kian ketat mengawasi kajian-kajian agama di kampus setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan pada 2017. 

"Jadi, sekarang susah bagi kami menghadirkan ustaz yang di luar kelompok NU (Nahdlatul Ulama). Pihak rektorat kerap kali tidak mengizinkan. Jadi, latar belakang ustaz betul-betul diseleksi sekali," tutur mahasiswa jurusan Public Relation itu. 

Pascapembubaran HTI, Undip memang sempat jadi sorotan. Apalagi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengategorikan Undip bersama enam perguruan tinggi lainnya sebagai "sarang" penyebaran paham radikal pada 2018. 

Setahun sebelumnya, isu radikalisme di Undip juga sempat menyeruak dipicu beredarnya poster-poster bertuliskan "Garudaku Kafir" di lingkungan kampus. Setelah diusut, poster-poster itu ternyata dibuat anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip. 

Di Undip, jurusan Public Relation ada di FISIP. Akibat kasus bernuansa radikal itu, Putra--yang pernah asyik bercingkrang ria saat kuliah--ikut kena imbas. Menurut dia, gaya berpakaiannya jadi dipersoalkan petinggi kampus.

"Dulu waktu semester dua, saya pernah dipanggil oleh Kaprodi Public Relation sebab saya pakai celana cingkrang. Beliau memandang aktivitas saya rada-rada ke arah sana (radikal). Tapi, saya jelaskan inilah cara berpakaian saya. Saya pun tak mengganggu proses belajar mahasiswa lain," ujarnya.

Meski kesal, Putra pun mengalah. Celana cingkrang tak lagi ia pakai saat ke kampus. "Soalnya kalau kita pakai pakaian itu, lalu melakukan diskusi keislaman, bisa dipanggil lagi. Jadi, bisa dikaitkan macam-macam," ujar Putra.

Kini, menurut Putra, kampus kerap hanya membuka ruang untuk kajian-kajian agama yang digagas kalangan aktivis Islam dari NU saja. Kajian dari kalangan lainnya cenderung dikebiri. "Padahal, kami tidak menyebarkan paham radikal," imbuh dia. 

Secara pribadi, Putra menegaskan, ia tidak begitu sependapat dengan konsep khilafah yang diperjuangkan HTI. Tetapi, ia juga tidak setuju jika pemikiran-pemikiran mengenai kajian semacam itu diberangus dari kampus. 

"Sebab, bagi saya, untuk mengetahui benar tidaknya suatu kajian itu harus ada perbandingan. Intinya mahasiswa itu, ya, harus kritis," cetus Putra. 

Firdaus--yang kini tengah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip--berkomentar serupa. "Biar setiap kajian mengalami seleksi alamnya masing-masing. Kami inginnya yang mengisi kajian itu bervariasi. Tidak hanya dari kalangan NU," ucap dia. 

Ekses Pilpres 2019 masih terasa 

Potret serupa juga terekam di Institut Pertanian Bogor (IPB). Manajer Operasional Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hurriyah IPB Oktama Forestian mengungkapkan IPB kini lebih selektif memilih penceramah setelah kampus tersebut dilabeli sebagai "sarang" HTI.  

"Sejak itu, semua mulai hati-hati. Semua diimbau oleh rektorat supaya selektif memilih pembicara. Jangan sampai menambah kesan IPB yang sudah kadung dituduh kampus radikal," ucapnya kepada Alinea.id di kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3).

Menurut Okta, DKM Al-Hurriyah ditugaskan untuk memverifikasi latar belakang para penceramah yang bakal berbicara di lingkungan kampus. DKM bakal memastikan penceramah yang diundang tidak memiliki catatan kontroversial dan tidak punya afiliasi kepada kelompok tertentu. 
 
"Kami lihat dari kecenderungan dia mendukung siapa, ikut gerakan mana. Bila sudah condong ke kelompok tertentu, nanti dulu deh. Langkah itu kami maksudkan agar tidak menuai kontroversi di masyarakat. Supaya yang keluar ke publik soal IPB memang mencerminkan IPB ini netral. Berada di tengah-tengah," jelas dia.  

Meskipun telah resmi dibubarkan, menurut Okta, pengikut HTI masih ada di kampus IPB. Namun, kelompok-kelompok pemuja sistem khilafah itu cenderung beraktivitas secara sembunyi-sembunyi. "Kalau secara kasat mata, penampilan fisik masih ada," imbuhnya. 

Terkecuali yang terkait khilafah, menurut Okta, pihak kampus sebenarnya membuka peluang bagi digelarnya kajian-kajian agama dari berbagai kelompok keagamaan. Itu sesuai dengan arahan Rektor IPB Arif Satria. 

"Mulai dari unsur NU, Muhammadiyah, Persis, HMI, PMII dan KAMMI. Pesan Pak Rektor, selama kegiatannya positif dan tidak ada indikasi intoleransi, ya, itu harus diakomodasi oleh Al-Hurriyah," kata dia. 

Meski begitu, Okta mengatakan, IPB menghindari mengundang pendakwah yang terlibat langsung dalam kontestasi Pilpres 2019. Langkah itu dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan munculnya polemik. 

"Jadi, kami nyari ustaz yang bahasanya masalah salat, masalah pengembangan masyarakat. Tidak terkait masalah ideologi dan politik," terang dia. 

Pendiri Rumah Pancasila Yosep Perera mengakui bila iklim demokrasi dan kebebasan di kampus kian menurun pasca-Pilpres 2019. Hingga kini, polarisasi akibat kontestasi elektoral yang kembali mempertemukan Jokowi dan Prabowo itu juga belum sepenuhnya mereda. 

Di sisi lain, Yosep menilai, pemerintah juga memperburuk keadaan dengan bersikap reaksioner. "Contoh kasus dosen di Unnes (Universitas Negeri Semarang) yang diberhentikan pascamengkritik pemerintah. Soal Pilpres 2019 ini masih menjadi soal karena polarisasi masih belum benar-benar pulih," ucap Yosep. 

Pertengahan Februari lalu, dosen Unnes Sucipto Hadi Purnomo dinonaktifkan karena mengunggah status yang dinilai menyindir Jokowi di laman Facebooknya. Padahal, status itu diunggah Hadi pada 10 Juni 2019 atau sekitar delapan bulan sebelum ia diberhentikan.  

Memberangus pemikiran bukan solusi

Terlepas dari persoalan polarisasi pada era pilpres, Direktur Riset Setara Institute Halili menilai sikap paranoid pihak kampus merupakan hal yang wajar. Pasalnya, pemerintah memang menginstruksikan agar kajian-kajian agama di lingkungan kampus diawasi ketat. 

"Kampus-kampus ini takut ditegur pemerintah. IAIN, UIN atau STAIN khawatir dianggap tidak melakukan tindakan konkret oleh Kementerian Agama. Begitu pun UNDIP, UNS, UNJ dan IPB. Mereka takut dianggap tidak melakukan apapun untuk mencegah radikalisme di kampus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ucapnya kepada Alinea.id, Minggu (9/3). 

Dalam riset yang dirilis pada Mei 2019, Setara menemukan ada 10 kampus yang terindikasi terpapar radikalisme, yakni UI, ITB, UGM, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Jakarta, UIN Bandung, IPB, Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, dan Universitas Airlanga. 

Jumlah kampus yang disimpulkan Setara terpapar radikalisme jauh lebih besar ketimbang yang pernah dikaji oleh BNPT pada 2018. Ketika itu, BNPT menyebut UI, ITB, IPB, Undip, ITS, Unair dan Unibraw terindikasi disusupi paham radikal. 
 
Meskipun kedua kajian tersebut saling menguatkan, Halili menyarankan agar para petinggi perguruan tinggi tidak paranoid. Ia justru berpendapat pihak kampus lebih terbuka terhadap beragam pemikiran. 

"Radikalisme itu justru tumbuh di ruang-ruang di mana kebebasan akademik justru tidak berkembang. Forum akademik tidak ada. Maka, ketika forum akademik itu sedikit, sebenarnya di situlah narasi-narasi radikalisme atau anti negara berkembang secara perlahan," ucapnya.

Karena itu, Halili mengatakan, semestinya pihak kampus menjaga iklim kebebasan berbicara di atas mimbar sembari tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan. Menurut dia, narasi radikal bakal termentahkan bila bertemu kajian pembanding.

"Sehingga tidak mudah bagi kelompok radikal untuk melakukan indoktrinasi anti-Pancasila dan antipemerintah di kampus. Yang paling penting dari deradikalisasi sebenarnya bukan pada soal memberangus kebebasan di kampus," tuturnya. 

Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam membenarkan pernyataan Halili. Menurut dia, pemerintah sebenarnya menginginkan agar kampus menjadi tempat berkembangnya semua jenis pemikiran.  

"Kami tak ingin ada kelompok ekslusif sebenarnya di kampus. Sebab, kampus tempat berargumentasi untuk mengembangkan diskursus dan menyiapkan intelektual muda yang berwawasan luas," ujar Nizam saat dihubungi Alinea.id, Rabu (11/3)

Menurut Nizam, upaya menjadikan kampus inklusif kini juga didorong lewat kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dengan dua kebijakan yang diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim itu, Nizam mengatakan, Kemendikbud berharap kampus lebih dekat dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. 

"Bisa lebih banyak lagi melihat ragam pemikiran. Ini supaya kampus tidak mengalami narrow minded, monolitik, dan berpikiran sempit. Hingga muncul ekslusivisme. Artinya, ingin agar kampus terbuka wawasannya sehingga lebih inklusif dan melihat dunia lebih puas," kata dia. 

Namun demikian, Nizam mengatakan, Kemendikbud hanya memberikan arahan secara umum. Cara mewujudkan kebijakan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak perguruan tinggi. 

"Agar orang itu punya pembanding dalam melihat pemikiran. Dengan begitu, radikalisme tidak akan tumbuh subur. Tapi, itu tergantung dari masing-masing kampus dalam mengimplementasikannya," ujar Nizam.