PBNU dan Muhammadiyah sepakat pembakaran bendera selesai

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat menyerahkan kasus pembakaran bendera di Garut, kepada pihak kepolisian. Bagi dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu, masyarakat harus bangkit dan tak lagi mempersoalkan hal tersebut.

"(NU dan Muhammadiyah) sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian. Apalagi GP Ansor dan teman-teman NU sudah meminta maaf," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dikantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Dia pun berharap, tidak ada yang mengkapitalisasi dan membesar-besarkan pembakaran bendera yang terjadi di peringatan Hari Santri Nasional tersebut. Dia mengimbau seluruh elemen bangsa agar saling memaafkan. Menurutnya, meminta atau memberikan maaf tidak akan sampai menjatuhkan harga diri masing-masing.

Muhammadiyah dan NU pun percaya, proses hukum di Kepolisian akan berjalan dengan baik.

"Kemarin pernyataan Kepolisian seperti itu. Baik yang membawa bendera maupun yang melakukan pembakaran, akan diproses secara hukum," katanya.

Dengan demikian, lanjut Haedar, tak perlu lagi ada pihak-pihak yang mencampuri proses hukum yang tengah berlangsung.  Menurut dia,  suasana di masyarakat saat ini sudah semakin reda.

"Kami percayakan, jadi semuanya sudah selesai dari aspek sosial dan hukum. Jangan terus bergulat dipersoalkan ini, kita harus bangkit," imbaunya.

Selain itu, Muhammadiyah dan NU pun bersepakat agar tak boleh ada ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia.

"Yang menjadi perhatian bersama, yaitu agar di Indonesia tidak boleh ada gerakan-gerakan yang bertentangan dengan NKRI," katanya.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, pihaknya bersama PP Muhammadiyah akan terus menjaga dan mendinginkan suasana di masyarakat.

"Masalah oknum Banser membakar bendera, kami (PBNU dan GP Ansor) telah meminta maaf," jelas Said Aqil.

PBNU ikut menyayangkan pembakaran tersebut terjadi. Namun dia menjelaskan, tidak boleh ada bendera lain dalam pelaksanaan hari santri itu.  Adapun yang diperbolehkan adalah  bendera merah putih dan identitas pesantren masing-masing peserta. Bahkan, kata dia, bendera Nahdlatul Ulama pun tak ada dalam peringatan hari santri tersebut.

Said juga mengatakan, pihaknya akan menerima vonis yang akan diberikan oleh pihak berwajib,terkait insiden pembakaran bendera itu.

"Sudah tidak usah diperbesar, (persoalan ini) sudah selesai. Silakan polisi memproses," ujarnya.

Pernyataan bersama PP Muhammadiyah dan PBNU

Berikut adalah pernyataan sikap PP Muhammadiyah dan PBNU terkain pembakaran bendera dalam pertemuan tersebut:

Menyadari pentingnya kedaulatan dan kemajuan bangsa dan negara, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan:

1. Berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami. Bersamaan dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa.

2. Mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban. Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia.

3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya. Komunikasi dan kerjasama tersebut sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan yang produktif untuk kemajuan Indonesia.

4. Pada tahun politik ini semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik. Kontestasi politik diharapkan berlangsung damai, cerdas, dewasa, serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara. Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama. Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun, dan dewasa dalam berpolitik.