Pejabat diminta beri teladan di tengah pandemi Covid-19

Pejabat publik didorong memberikan teladan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Meskipun itu tidak masuk indikator menetapkan public health surveillance dalam rangka mengendalikan laju penularan di tingkat komunitas, tapi suri teladan cukup berpengaruh untuk masyarakat.

"Secara sosial dan kultural, ini pengaruhnya sangat luar biasa," kata Inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana saat konferensi pers virtual, Minggu (18/7).

Irma mengatakan, akan menyakiti keadilan dan sangat mempengaruhi publik apabila pejabat sering berpergian, baik dalam dan luar negeri. Sebab, itu bertolak belakang dengan kondisi rakyat yang saat ini diminta untuk tetap di rumah.

"Kecuali pejabat publik itu pergi keluar dalam rangka dinas, misalnya, mengunjungi rumah sakit atau yang benar-benar urgent yang berhubungan dengan (penanganan) pandemi, bolehlah," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, para pimpinan kementerian dan lembaga harus memiliki sense of crisis. Oleh karena itu, kata Pramono, para menteri dan kepala lembaga dilarang ke luar negeri.

"Yang boleh berpergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus, harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," ujarnya.

Selain itu, kementerian/lembaga diminta untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) di tempat masing-masing. Setiap instansi atau pemerintah daerah (pemda) ditaksir dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tutup Pramono.