Pemerintah didesak buka mata pertimbangkan ganja medis

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didesak membuka mata atas penggunaan ganja untuk medis. Desakan itu kembali berkumandang usai seorang ibu bersama anaknya yang menderita penyakit Cerebral Palsy membawa poster dan surat terbuka di car free day (CFD) Sudirman hingga berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Juctice Reform (ICJR) Erasmus Abraham Todo Napitupulu menerangkan, Indonesia hingga saat ini memang masih mengacuhkan kebutuhan ganja medis. Padahal, negara lain sudah memberlakukannya.

"Ya pasti intinya kita butuh pemerintah buka mata. Pengobatan ganja itu ada di seluruh dunia sekarang, tetangga kita, Thailand, sudah mulai. Kenapa kita mau terbelakang terus?" ujarnya kepada Alinea.id, Minggu (26/6).

Erasmus menuturkan, pemerintah Indonesia lebih mengedepankan ketakutan kepada sesuatu yang sebenarnya belum diketahui. Kementerian Kesehatan padahal belum pernah melakukan penelitian apapunn terkait ganja medis.

"Yang pasti ketidakberpihakan pada ilmu pengetahuan, padahal sudah banyak contoh negara-negara lain," ucapnya.

Dia pun mengkritisi sikap pemerintah saat ini terhadap narkotika yang terus diperangi dengan selogan war on drugs. Menurutnya, pemerintah tidak dapat memerangi, justru seharusnya memanfaatkan agar tidak disalahgunakan, seperti dijadikan sebagai obat.

Menurut Erasmus, meski terus mengutarakan perang akan narkoba, persoalan terkait hal itu tidak kunjung bisa ditangani. Bahkan, dia menilai, pemerintah terus mengulangi kesalahan yang sama setiap harinya.

"Lapas penuh, jumlah peredaran gak turun, jumlah pengguna gak turun," tuturnya.