Pemerintah didesak perbaiki sistem karantina

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Masyarakat mendesak agar pemerintah segera memperbaiki sistem dan mekanisme karantina. Desakan itu merespons beredarnya video dan pemberitaan media tentang panjangnya antrean WNI di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (18/12).

Perwakilan koalisi dari LaporCovid-19 Amanda Tan mengatakan, diperlukan perbaikan untuk melindungi warga dari ancaman penularan Covid-19. Selain itu, kondisi seperti itu menimbulkan calo makanan maupun karantina di hotel dengan biaya jutaan rupiah.

Koalisi menilai, penumpukan antrean tersebut merupakan bukti sistem dan mekanisme karantina masih belum efektif dan justru rentan menjadi sumber penularan Covid-19. 

Selain itu, juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dan mengakibatkan banyak warga harus menunggu hingga dua puluh jam untuk masuk menuju Wisma Atlet yang sedang ditutup karena terdeteksinya kasus varian Omircon. Atas kondisi itu, warga terpaksa tidur di lantai bandara atau conveyor belt. 

"Dalam kondisi lelah setelah menempuh perjalanan jauh, situasi ini bisa menurunkan stamina kesehatan, dan tidak mustahil menjadikan rentan sakit," ujar Amanda dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12).

Terkait kemunculan calo, koalisi menilai karantina di hotel dipatok dengan harga yang tidak masuk akal, yakni Rp19.000.000/orang untuk 10 hari. Situasi itu juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan aksi suap hingga meloloskan warga untuk tidak mengikuti karantina. 

Disebutkan, pada April 2021 tujuh WNA asal India menyuap petugas untuk menghindari ketentuan karantina. Kemudian, selebgram Rachel Vennya mengaku membayar oknum TNI Rp 40 juta untuk bisa lolos dari karantina.

Terulangnya kejadian ini, katanya, menandakan terjadi pembiaran terhadap aksi calo dan pungli dalam proses karantina pelaku perjalanan luar negeri. Selain itu, pengawasan terhadap alur masuk karantina bagi pelaku perjalanan internasional masih lemah dan belum ada upaya perbaikan serius.

Koalisi menyesalkan, pemerintah kembali menunjukkan sifat anti kritiknya. Warga yang mengeluhkan dan merekam kejadian penumpukan antrian karantina di Bandara Soekarno Hatta justru dihukum dengan menempatkan antriannya di akhir untuk menuju lokasi karantina. Penghukuman tersebut membuktikan pemerintah represif dan tidak mengutamakan kesehatan masyarakat. Seharusnya, pemerintah melihat aksi tersebut sebagai dorongan untuk memperbaiki sistem karantina. 

"Pemerintah justru meminta warga yang mampu untuk memilih karantina berbayar sehingga tidak terjadi penumpukan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pengistimewaan pejabat pemerintah yang mendapat dispensasi waktu dan lokasi karantina," tuturnya.

Koalisi meminta pemerintah memperbaiki sistem dan mekanisme alur masuk karantina dengan memastikan adanya kesiapan fasilitas yang dapat segera ditempati oleh para pelaku perjalanan internasional secara adil. 

Selain itu, pemerintah harus memastikan perlindungan warga pelaku perjalanan luar negeri dari aksi suap, calo, dan segala bentuk kecurangan lainnya. Pemerintah harus menindak sesuai aturan yang berlaku, sehingga warga diperlakukan secara adil.

Pemerintah juga harus menghentikan segala bentuk aksi represif dan anti-kritik terhadap warga yang menyampaikan laporan maupun keluhan atas buruknya tata laksana penanganan pandemi. Pemerintah perlu melibatkan partisipasi warga dalam memperbaiki sistem penanganan pandemi.