Pengadaan aibon dan bolpoin miliaran terbongkar, Pemprov DKI siapkan revisi

Pihak Pemprov DKI Jakarta membantah adanya anggaran fantastis dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat memastikan, tidak ada anggaran senilai Rp82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon.

"Kalau terkait dengan anggaran lem aibon, saya sudah coba sisir, Insyaallah tidak ada anggaran pengadaan lem itu sebesar Rp82,8 miliar," ujar Syaefulloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Dia menjelaskan, angka tersebut merupakan nilai anggaran sementara yang sudah dimasukkan ke dalam website APBD DKI Jakarta 2020. Angka tersebut dialokasikan dalam komponen alat tulis kantor, yang tak hanya berisi pengadaan lem aibon.

Menurutnya, anggaran untuk pengadaan lem aibon juga tidak ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun lalu. 

"Belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen aibon disampaikan Rp82,8 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp22 miliar," kata dia.

Syaefulloh juga mengatakan, hal yang sama terjadi pada pengadaan bolpoin yang dipersoalkan. Dalam KUA-PPAS, pengadaan bolpoin untuk Sekolah Dasar Negeri di wilayah Jakarta Timur tercantum senilai Rp123,85 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut juga merupakan nilai sementara. 

Angka tersebut juga akan direvisi sesuai kebutuhan. Syaefulloh memastikan, anggaran yang dinilai tak lazim tidak akan masuk dalam rancangan penganggaran. 

"Kami sudah siapkan bahan untuk revisi. Insyaallah hari ini kami akan sampaikan ke DPRD untuk kita kemudian disesuaikan untuk tahapannya," kata dia.