Pengamat minta kabinet baru benahi dua sektor ini

Presiden telah melantik anggota Kabinet Indonesia Maju, beberapa pengamat memberikan apresiasi tinggi kepada mereka. Beberapa lagi memberikan masukan agar mereka dapat bekerja sesuai yang diharapkan, khususnya pada sektor pendidikan dan lingkungan.

Praktisi pendidikan dan Ketua Visi Indonesia Pintar (VIP)  Hendrik Masur, berharap Nadiem Makarim bisa memandang pendidikan secara lebih holistik, bukan sekadar melayani kepentingan pasar dan industri dengan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja.

Apalagi belum banyak masyarakat yang mengetahui konsep Nadiem terhadap pendidikan.

"Konsep link and match seperti yang disampaikan Jokowi pernah menjadi roh politik pendidikan masa Orde Baru, dan terbukti gagal. Indonesia tertinggal jauh bahkan di kawasan ASEAN. Jika pendidikan hanya untuk melayani industri dan dunia kerja, Nadiem bisa saja menciptakan robot dan memperbanyak aplikasi," kata Hendrik saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Kamis (24/10).

Selama ini sistem pendidikan Indonesia hanya berorientasi pada konsep untuk mengetahui (learning to know) dan belajar untuk siap bekerja (learning to do) untuk melayani kepentingan pasar. Di bawah kepemimpinan Nadiem, fungsi pendidikan diharapkan berada pada tahap yang lebih mulia, yakni belajar menjadi diri sendiri (learning to be) dan belajar hidup bersama (learning to live together).

Apalagi persoalan dasar dalam dunia pendidikan masih memasung Indonesia untuk bergerak maju. Itulah sebabnya persoalan infrastruktur, kualitas guru, dan pemerataan pendidikan dalam teritori Indonesia yang sangat luas, seharusnya tetap menjadi perhatian utama.

"Kita bisa saja berbusa-busa berbicara tetang era Industri 4.0, tetapi abai menyelesaikan persoalan dasar. Maka penting bagi Nadiem untuk melihat masalah pendidikan dari daerah terpencil, terdepan, dan termiskin di Indonesia," pungkas dia.

Sementara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan catatan kepada pemerintahan Joko Widodo, agar menyelesaikan pekerjaan rumah soal lingkungan hidup.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, saat ditemui di Jakarta pada Kamis (24/10), mengatakan, ada sejumlah hal yang harus diselesaikan pemerintah dengan kabinet barunya terkait dengan lingkungan hidup, di antaranya rendahnya komitmen pemerintah dan DPR dalam melaksanakan Mandat TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam, proses penyusunan perundang-undangan yang tidak partisipatif dan tidak berpihak pada keadilan ekologis dan sosial, dan ketertutupan informasi publik terkait pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. 

Walhi juga melihat kecenderungan mandeknya penyelesaian konflik agraria dan meningkatnya eskalasi konflik. Dari catatan Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), selama 2018 saja sedikitnya ada 410 konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektare dengan melibatkan 87.568 KK. 

"Lambatnya pelaksanaan reforma agraria sejati dan perlindungan lingkungan hidup juga harus menjadi perhatian," kata dia.

Oleh karena itu, Walhi mendesak pemerintah terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang baru, agar lebih tegas dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama lahan gambut.

Berdasarkan data KLHK, dari Januari-September 2019, seluas 857.756 hektare lahan dan hutan telah terbakar, dan selama September Walhi juga menghitung emisi yang dihasilkan dari kebakaran lahan gambut, yaitu mencapai 209,8 juta ton CO2.

Walhi juga menuntut Menteri KLHK untuk lebih tegas memberantas pelaku pembakar lahan yang biasanya adalah perusahaan yang mencoba memperluas lahan usaha.