Pengendalian Covid di Bodetabek harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, pandemi Covid-19 mengajarkan para kepala daerah bersikap adil dalam mengambil keputusan. Penanganan Covid-19 di Jawa Barat dan DKI Jakarta berbeda karena letak geografis, hingga komposisi penduduk.

“Kami punya kota yang padat, seperti Bekasi dan kami juga punya kampung seperti di kaki Gunung Ciremai di Majalengka. Majalengka ini jauh dari Covid-19, ekonominya juga berjalan. Kalau saya perlakukan dengan metode yang dipukul sama, tidak adil,” ujar Emil, sapaan akrabnya, dalam diskusi virtual, Minggu (20/9).

Menurut Emil, manajemen pengendalian Covid-19 di kawasan Bodetabek harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pusat episentrum. Sehingga, mekanisme pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta akan diikuti Bodetabek. “Makanya, saya tidak bisa berbeda dari kebijakan pak Anies di DKI Jakarta. Kalau di DKI Jakarta sebagai episentrum bilang ke kiri, maka saya perintahkan Bodetabek semua ke kiri. Kalau pak Anies bilang ke kanan, saya harus ke kanan,” ucapnya.

Untuk wilayah Bandung Raya dan kabupaten-kabupaten yang terletak jauh dari Ibu Kota DKI Jakarta akan diberlakukan penanganan Covid-19 yang relatif lebih longgar. Kawasan perkotaan seperti Jabodetabek, memang telah berbulan-bulan masuk zona merah.

“Sudah tujuh bulan, posisi zona merahnya tidak berubah. Sehingga, memang episentrum Indonesia, Jabodetabek,” tutur Emil.

Jawa Barat tidak pernah mengendurkan porsi kesehatan di ranah kebijakan. Setiap 14 hari, Jawa Barat memperpanjang PSBB dengan persentase berbeda-beda setiap wilayah.

“Hanya bedanya, karena wilayah kami ini tidak homogen, seperti Jakarta. Makanya, kami gunakan PSBM berbasis mikro. Zona merah kami ketatkan, zona hijau kami longgarkan,” ujar Emil.

Ia mengaku nyaris mustahil memenangkan ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Ketika porsi kesehatan di ranah kebijakan diperbesar, maka ekonomi akan hancur. Imbasnya, Jawa Barat memilih meng’orkestrakan’ ruang abu-abu dalam pengendalian kebijakan atau dikenal sebagai gas dan rem.

“Saat ekonomi hancur hampir 70% warga minta bansos kira-kira begitu. Betapa kesulitan tantangan kami. Nah, inilah mengapa bisa tiap hari ada berita destinasi wisata, mal, perkantoran ditutup, dua minggu kemudian dibuka. Kemudian ada kelurahan ditutup. Itu adalah berita-berita rutin bagaimana kita mengendalikan pola sesuai dengan situasi,” tutur Emil.

Ia pun mengklaim Pemprov Jawa Barat telah mengendalikan 90% pandemi Covid-19. Risiko terbesar pandemi Covid-19 hanya berada di wilayah penyangga DKI Jakarta. Yakni, Bogor, Depok, dan Bekasi.