Penjelasan Istana soal susunan kabinet Jokowi jilid II

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjelaskan ihwal susunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Moeldoko, susunan kabinet yang beredar di sosial media tak perlu ditanggapi karena merupakan informasi yang tidak benar.

"Itu namanya isu, kan setiap minggu berganti," kata Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Selasa (2/7).

Menurutnya, hingga saat ini Jokowi belum melakukan penyusunan kabinet yang akan membantunya dalam pemerintahan periode 2019-2024. Mantan Panglima TNI itu mengatakan, Jokowi akan membentuk tim khusus guna membentuk formasi yang tepat dalam Kabinet Kerja jilid II. 

Moeldoko menegaskan, penyusunan kabinet merupan hak prerogatif presiden. Karena itu, susunan kabinet yang beredar di dunia maya merupakan informasi tidak benar. Sejumlah nama yang disebut akan menduduki posisi menteri pada periode pemerintahan Jokowi-Mar'uf, di antaranya Sri Mulyani, Grace Natalie, dan Sandiaga Uno.

Saat ini, pihak Jokowi-Ma'ruf masih melakukan upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Namun Ma'ruf mengatakan, rekonsiliasi tidak harus dilakukan dengan pembagian kursi di pemerintahan.

"Saya kira rekonsiliasi itu kita harus bersatu. Rekonsiliasi itu kata Pak Jokowi tak berarti bagi-bagi kursi," kata Ma'ruf, Selasa (2/7). 

Senada dengan Moeldoko, Ma'ruf menegaskan pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun demikian, Jokowi tetap menerima masukan dari pihak lain guna mendapatkan formasi tepat dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ziti Zuhro mengatakan, Jokowi akan lebih percaya diri dalam membentuk kabinet pemerintahan mendatang. Selain karena telah memiliki pengalaman sebelumnya, Jokowi juga telah mengetahui peta kekuatan politik saat ini.

Namun demikian, Siti meyakini Jokowi akan melakukan pertimbangan matang dan komprehensif dalam memilih para pembantunya di pemerintahan.

“Sekarang jauh lebih banyak pertimbangan, tujuannya untuk mengejar ketertinggalan yang masih belum terimplementasikan sesuai substansi dengan maksimal,” katanya. (Ant)