sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Perlu berkoalisi untuk desak pemerintah selesaikan kasus HAM

Lembaga-lembaga formal yang berjuang soal HAM bisa bekerja sama dengan media massa untuk membantu membentuk opini atau tekanan publik.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Selasa, 10 Des 2019 16:47 WIB
Perlu berkoalisi untuk desak pemerintah selesaikan kasus HAM
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 244676
Dirawat 57796
Meninggal 9553
Sembuh 177327

Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Marzuki Darusman, menyarankan sejumlah cara kepada Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman RI untuk mendesak pemerintah menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Langkah pertama, Marzuki mengajak lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja sama dengan membentuk koalisi bersama partai politik di DPR. “Lihat partai politik mana yang paling tinggi suaranya di daerah tertentu. Hubungi orang-orang ini, ciptakan koalisi di dalam DPR, desak pemerintah,” kata Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Marzuki mencontohkan, ketika Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, berminat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, maka Komnas HAM perlu mendatangi PAN. “Kalau ada masalah bersangkutan dengan HAM, hubungi PAN sehingga partai ini bisa berkoalisi dengan yang lain, lalu bersama-sama mendesak pemerintah,” ujar Mantan Ketua Komnas HAM 1998-2003 itu.

Selanjutnya, ia menyarankan agar lembaga-lembaga formal yang berjuang soal HAM bisa bekerja sama dengan media massa untuk membantu membentuk opini atau tekanan publik.

Ini agar informasi yang diberitakan media massa tidak melulu hanya masalah ekonomi dan politik, namun juga masalah pelanggaran HAM dan masalah lainnya yang bersangkutan dengan persoalan kemasyarakatan.

“Agar itu terdesak keluar dari media, sehingga membentuk opini publik, menekan pemerintah, menekan kelompok-kelompok masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Ini tantangan tersendiri,” ujar Marzuki.

Menurut Marzuki, teknik seperti ini belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh lembaga HAM, sehingga membuat publik terpaksa harus rewel karena itu.

Labih lanjut, Marzuki juga menyoroti soal lembaga-lembaga HAM formal yang harus diperkuat dari segi anggaran dan keuangan. Meski demikian, kata dia, yang terpenting kehadiran lembaga-lembaga tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak.

Sponsored

Penyintas peristiwa pembantaian 1965-1966, Bejo Untung, mengatakan tak ada alasan bagi negara untuk tidak memproses hukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu. Pasalnya, alat bukti peristiwa pelanggaran HAM sudah memadai.

Bersama korban pelanggaran HAM masa lalu lainnya, Bejo Untung menyerahkan surat pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Saat mengadu itu ia meminta agar proses hukum harus dilaksanakan.

Apalagi, sebanyak 99,5% masyarakat menyetujui penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui proses pengadilan. Angka itu dihasilkan dari survei dan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Komnas HAM.

“Korban masih ada. Pelaku yang menunjukan itu lokasi pembunuhan juga masih ada. Bukti-bukti apakah bentuk testimoni, maupun juga administrasi, surat-surat pembebasan (sebagai tahanan politik/tapol) itu masih ada semua. Kartu KTP yang ada ET-nya (eks tapol juga) masih ada,” kata Bejo. (Ant)

Berita Lainnya