PLN periksa 2 saksi terkait kasus korupsi pengadaan tower PT PLN

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), telah melakukan pemeriksaan dua orang terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tower PT PLN (Persero).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai saksi. Namun, dirinya belum dapat menyampaikan hasil pemeriksaan karena terkait materi penyidikan.

“PLN masih periksa saksi, beberapa sudah dipanggil,” kata Supardi kepada Alinea.id, Rabu (10/8).

Dua orang yang diperiksa merupakan karyawan PT PLN UIP III. Mereka adalah Indra Ramon dan Rianto.

Sementara, pekan lalu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Bukaka Saptiastuti Hapsari.

Supardi menyebut, pemeriksaan yang dilakukan terhadap bos Aspatindo itu, dilakukan selama satu hari penuh. Namun, dirinya belum dapat menyampaikan hasil pemeriksaan karena terkait materi penyidikan.

“Pihak Bukaka kemarin sudah diperiksa, SH sudah diperiksa seharian itu,” kata Supardi kepada Alinea.id, Rabu (3/8).

Dalam perkara ini, penyidik sudah mengetahui pola mark up dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Tower PT PLN (Persero) dengan melebihkan anggaran sebenarnya (mark up). Namun, belum dirinci berapa jumlah tower yang dilakukan pembangunan dengan nilai anggaran mark up.

Supardi menerangkan, dalam kasus ini terjadi mark up dan mangkraknya pembangunan tower. Nilai seluruh pengadaan tower yang diajukan Rp2,2 triliun.

"Jadi yang mark up itu sudah selesai pembangunannya," ujar Supardi kepada Alinea.id, Jumat (29/7).

Supardi menerangkan, terdapat sejumlah tower yang pembangunannya mangkrak, bahkan belum sama sekali dibangun. Dia merinci, dalam adendum awal 2016-2017, jumlah tower yang masuk dalam pengadaan sebanyak 9.085, kemudian pada Mei 2018 adendum ditambah menjadi 10.000, terakhir adendum Oktober menjadi 13.000 tower.

"Jadi barangnya ada, tetapi belum dipasang," ucap dia.

Sebagai informasi, kasus ini berawal saat 2016 PLN memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower. Anggarannya berjumlah Rp2,2 triliun.