sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Politikus PSI sebut transparansi anggaran di Pemprov DKI menurun

Transparansi anggaran merupakan tulang punggung dari semua kebijakan.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Jumat, 16 Okt 2020 08:14 WIB
Politikus PSI sebut transparansi anggaran di Pemprov DKI menurun
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menilai, tiga tahun di era kepemimpinan Gubernur Anies, aspek transparansi anggaran mengalami kemunduran. 

"Saya melihat bahwa ada kemunduran dalam hal transparansi anggaran. Itu yang memang menjadi perhatian utama dari kami," kata William dalam acara webinar Populi Center dengan tema "Tiga Tahun Pemerintahan Anies Baswedan dan bedah buku Sudah Senja di Jakarta, Kamis (15/10).

Yang dilakukan Gubernur Anies saat ini berbeda dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Di mana pengelolaan anggaran gubernur sebelumnya ditransparansikan ke tingkat tahap perancangan. Baik itu dalam RKPD, lalu KUA-PPAS, sampai APBD disahkan.

Tetapi pada saat ini, pembahasan APBD Perubahan (APBDP) 2020 belum dilaksanakan. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya anggaran itu dibahas dari Agustus dan rampung September. 

"Sekarang APBD Perubahan belum dibahas sedangkan waktu sangat mepet. Sekarang Oktober, Desember sudah harus disahkan, tetapi sampai sekarang belum ada progres," jelas William.

Menurut William, transparansi anggaran merupakan tulang punggung dari semua kebijakan. Apabila anggaran tidak jelas, maka apapun kebijakannya tidak akan efisien.

"Semuanya akan tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melaksanakan pembangunan," ujar dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga menilai tidak dipublikasikannya anggaran akan membuat anggota parlemen Kebon Sirih kesulitan. Sebab, anggaran terdiri dari ribuan komponen dan banyak yang harus diperhatikan sehingga akan memudahkan apabila dibuat dalam bentuk e-budgeting.

Sponsored

"Kalau data yang diberikan kepada kami adalah hardcopy atau PDF. Dua hari sebelum pengesahan bahkan 15 menit sebelum dimulai rapat baru diberikan, yang pasti proses pengawasan anggaran itu tidak berjalan dengan baik. dan sampai sekarang pun sepertinya Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan melakukan upload anggaran KUA-PPAS dan RKPD di smart budgeting," tutupnya. 
 

Berita Lainnya