Pastikan bebas mafia migas, Polri kawal pembangunan kilang minyak

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Polri berjanji akan mengawal pembangunan kilang minyak yang dilakukan Pertamina. Pengawalan dilakukan untuk memastikan tidak ada mafia minyak yang bermain.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pengawalan pembangunan sejumlah kilang minyak Pertamina dilakukan dari awal hingga selesai. "Kami kawal pembangunan kilang-kilang. Jangan sampai ada mafia minyak yang bermain," kata Irjen Sigit di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12).

Menurut Listyo, pembangunan kilang minyak terhambat karena adanya mafia migas. Untuk memetakan masalah di sektor migas, mantan Kapolda Banten itu berkoordinasi dengan pihak Pertamina.

"Harus dikawal. Kalau tidak, proses pembangunannya akan banyak gangguan," katanya.

Saat ini terdapat lima proyek kilang pengembangan dan dua proyek kilang baru. Dengan proyek kilang ini, maka kapasitas pengolahan minyak diperkirakan akan meningkat 150% dari saat ini.

Saat ini Indonesia masih mengimpor minyak dan BBM untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Data BPS menunjukkan, nilai impor minyak mentah Indonesia pada 2018 mencapai US$9,6 miliar dan BBM US$17,58 miliar. Hal ini terjadi karena produksi dan kapasitas kilang minyak yang masih rendah daripada konsumsi domestik.

Proyek pengembangan kilang dilakukan di lima titik, yakni di Cilacap (Jawa Tengah), Balongan (Jawa Barat), Dumai (Riau), Balikpapan (Kalimantan Timur), Plaju (Sumatera Selatan). Sementara kilang minyak baru akan dibangun di Bontang (Kaltim) dan Tuban (Jawa Timur).

Selain mengawal pembangunan kilang, Polri juga akan mengawal pembangunan sarana produksi energi terbarukan. Polisi juga akan menertibkan para penampung minyak dari sumur-sumur ilegal yang seharusnya dikelola Pertamina.

"Banyak (sumur minyak) yang digali, kemudian ditampung oleh penampung ilegal untuk dijual bebas. Itu harus ditertibkan," katanya.

Pertamina akan memberdayakan para penampung ilegal ini dengan memberikan fasilitas berupa koperasi. "Pertamina menyanggupi untuk membuatkan semacam koperasi, sehingga masyarakat diajari cara mengebor yang benar. Mereka (warga) akan menampung, lalu dibeli Pertamina. Menggeser dari ilegal menjadi legal tanpa mematikan (usaha) masyarakat," kata Listyo. (Ant)