PPKM darurat, KPK tunda program PAKU Integritas untuk Kemenkeu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda agenda dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Sedianya pada Senin (5/7), kementerian yang dipimpin Sri Mulyani akan mendapatkan materi program penguatan antikorupsi penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas).

Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, PAKU Integritas ditunda, karena kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa-Bali yang belaku 3-20 Juli 2021.

"Jadwal kegiatan PAKU Integritas yang berikutnya adalah Kemenkeu pada 7 Juli 2021. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, maka jadwal kegiatan PAKU Integritas ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah PPKM darurat," kata Ipi dalam keterangannya.

PAKU Integritas adalah kegiatan berupa pembekalan antirasuah untuk pejabat dan pasangannya. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, ada 10 kementerian yang ikut program itu. Selain Kementerian ESDM, kementerian lainnya ada dalam fokus area pangan, hukum, birokrasi dan politik.

"Sepuluh kementerian tersebut akan bergilir kami lakukan brief eksekutif, yaitu memberikan ceramah, dialog, dan juga meningkatkan komitmen-komitmen bersama untuk meningkatkan integritas dari dirinya sendiri untuk tidak melakukan korupsi," ujarnya.

Ghufron menambahkan, brief eksekutif bakal ditindaklanjuti dengan diklat untuk pejabat eselon I dan II. Dia mengatakan, program itu sesuai strategi KPK dalam pemberantasan dan pencegahan rasuah.

"Program ini kenapa kami laksanakan juga kepada pasangan masing-masing, karena kami dalam beberapa penelitian dan juga kasus yang kami tangani, ada indikasi bahwa korupsi itu juga tumbuh karena tuntutan keluarga, tapi di sisi lain sebaliknya juga, bahwa integritas itu kuat karena integritas di keluarga kuat," katanya.