sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PSI temukan banyak pedagang pasar langgar protokol Covid-19

PSI menemukan fakta di lapangan bahwa protokol kesehatan hampir tidak diterapkan di pasar tradisional. 

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Jumat, 19 Jun 2020 08:11 WIB
PSI temukan banyak pedagang pasar langgar protokol Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Penerapan prokol kesehatan Covid-19 di pasar tradisional di Jakarta belum maksimal dilakukan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai absen dalam lakukan pengawasan pelaksanaan protokol secara di lokasi tersebut. 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari, mengaku, partainya melakukan sidak ke pasar Jembatan Lima. Ternyata menemukan fakta di lapangan bahwa protokol kesehatan hampir tidak diterapkan. 

Hampir sebagian besar pedagang tidak menggunakan masker, ketentuan jaga jarak maupun mekanisme ganjil genap seperti yang sudah ditetapkan Pemprov DKI juga tidak diikuti.

“Belum ada sosialisasi ataupun pengawasan sehingga aturan protokol kesehatan hanya sekadar formalitas. Ini membuat gencarnya tes covid di pasar sia-sia karena penyebaran virus terus terjadi dan pasar akan jadi klaster baru di Jakarta,” kata Eneng Malianasari di Jakarta, (19/6).

Padahal, sudah ditemukan 87 pedagang pasar yang positif Covid-19 dari total 3.013 orang yang telah melakukan tes. 

Angka ini diperkirakan terus bertambah karena masih ada 690 orang yang menunggu hasil laboratorium ke luar, tes covid massal juga terus dilakukan di pasar-pasar.

Bisa jadi angka tersebut menjadi fenomena gunung es. Pasalnya, banyak pedagang yang menghindar dan tidak datang ke pasar agar tidak dites. Pedagang memilih untuk menghindar karena tidak ada kompensasi maupun bantuan yang diberikan bagi pedagang yang terbukti terkena virus Covid-19. Padahal, mereka harus karantina dan tidak bisa bekerja paling tidak selama 14 hari. 

“Pemprov dan PD Pasar Jaya harus mulai berkoordinasi dengan asosiasi, paguyuban pasar, kelompok-kelompok pedagang agar ada insentif bagi pedagang yang patuh dan disinsentif bagi yang lalai pada aturan,” kata dia. 

Sponsored

Sementara, bagi pasar yang tingkat kepatuhannya tinggi, bisa diberikan fasilitas penangguhan, diskon BPP atau potongan tarif kompensasi lahan yang lebih besar, atau bisa juga diberikan insentif nonfinansial dalam bentuk kemudahan pengurusan izin.

“Sementara untuk pasar yang tidak patuh harus ditutup dan disegel untuk memberikan efek jera,” ujarnya. 

Berita Lainnya