KPA: Reforma agraria butuh sistem ekonomi berbasis solidaritas

Reforma agraria dinilai sulit tercapai karena Indonesia sedang berada dalam rezim pangan internasional yang liberal. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.

Sebab, liberalisasi atas tanah telah menjadikannya sebagai barang komoditas. "Kalau kita berbicara sistem pangan, kita itu sudah sangat liberal, itu bisa dilihat dari komoditisasi tanah, artinya kalau sudah menjadi barang komoditas, ya yang punya modal lah yang akan menguasai tanah," kata Dewi dalam keterangannya, Selasa (14/9).

Dewi melihat, jika rezim yang berjalan seperti ini hanya segelintir orang yang bisa menguasai alat-alat produksi. Tidak hanya tanah, kata dia, pada proses produksi dan pemasaran pangan juga telah dikuasai oleh industri-industri yang memiliki modal besar.

"Dalam ekonomi kapitalisme global, kita sudah tahu siapa yang menguasai produksi-produksi pangan kita saat ini, bisa disebut Indofood, Cargill, dan seterusnya," jelas Dewi.

Menurut Dewi, jika liberalisasi dan komoditisasi tersebut pada akhirnya hanya membuat eksistensi kelompok petani semakin tertinggalkan sebagai pondasi pembangunan atas pangan.

"Di dalam arus sistem politik pangan yang semacam itu, sebenarnya nelayan, petani, peladang sebagai produsen pangan yang seharusnya menjadi pondasi pembangunan pangan. Tapi, justru tertinggalkan, apalagi kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja, yang membuka kembali kran impor pangan," papar Dewi.

Sementara itu, Dewi juga menuturkan bahwa gerakan reforma agraria juga membutuhkan sistem ekonomi yang menghubungkan proses produksi hingga konsumsi, berbasis solidaritas . Dengan membangun GESLA (Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria) bersama kelompok buruh, Dewi menyebut apabila pihaknya ingin menghubungkan antara kelompok petani dan kelompok buruh.

Menyambung Dewi, Asep Maulana, Biro Ekonomi Serikat Tani Indramayu mengatakan, jika GESLA berhasil mempersingkat alur distribusi hasil pertanian untuk sampai ke konsumen.

"Dengan GESLA kemarin itu, bisa menjadi salah satu model baru untuk bagaimana memberi solusi kepada para petani memotong mata rantai distribusi yang selama ini terjadi di tingkatan bawah," kata Asep.

Asep mengungkapkan, hasil pertanian itu juga bisa didistribusikan secara langsung ke kelompok buruh. Kemudian, ia juga mengatakan, apabila sistem ekonomi berbasis solidaritas bisa membuat hasil pertanian mendapat harga yang lebih layak daripada sistem pasar pada umumnya.

"Ini menjadi jawaban supaya temen-temen petani tuh tidak gampang melepaskan lahannya, karena memang hasil produksinya dibeli dengan baik, hasil produksinya dengan harga yang setimpal  usaha mereka dalam melakukan pertanian," papar Asep.