Respons Febri saat tahu bakal ada jubir baru KPK

Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mempersilakan pimpinan KPK untuk mencari sosok juru bicara yang baru. Menurut Febri, sejak beberapa tahun lalu, ia memang telah menyarankan supaya KPK mengisi posisi juru bicara. 

"Jika memang pimpinan KPK jilid V menghendaki juru bicara yang baru, saya kira, silakan saja," ujar Febri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (23/12) malam.

Selama ini, Febri kerap rangkap jabatan sebagai juru bicara KPK. Febri mengatakan, rangkap jabatan itu dia jalani telah sejak Desember 2016. Pada 2018, Febri mengaku sempat mengusulkan agar posisi juru bicara dipegang oleh orang yang berbeda dengan Kepala Biro Humas.

Namun, hingga Agus Rahardjo dan kawan-kawan purnatugas, kedua jabatan tersebut masih tetap diemban olehnya. "Dulu pernah usulkan ke pimpinan agar masa tugas atau masa jabatan jubir dibatasi agar ada regenerasi dan wajah KPK tidak bergantung pada personal tertentu," ujar Febri.

Lebih jauh, Febri berharap siapa pun yang menjadi juru bicara bisa menjadi jembatan informasi sekaligus sarana akuntabilitas KPK kepada masyarakat. "Keterbukaan informasi adalah bagian dari cara KPK untuk membuka diri agar diawasi, dijaga hingga dicintai," kata dia. 

Febri merupakan salah satu pegawai KPK yang vokal menentang revisi UU KPK. Febri juga hadir mendampingi Wakil Ketua KPK periode 2014-2019 Saut Situmorang dalam konferensi pers khusus yang digelar jelang pemilihan capim KPK baru, September lalu.

Dalam konpers itu, Saut menyebut Firli Bahuri--yang kini menjadi Ketua KPK baru--melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggar Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, KPK berencana menciptakan jataban juru bicara untuk lembaga antirasuah itu. Menurut Ghufron, selama ini jabatan juru bicara disambi Febri Diansyah. 

"Selama ini, karena tidak ada (juru bicara), Kabiro Humas yang merangkap sebagai jubir. Padahal, semestinya jubir ada orangnya dan Kabiro Humas juga ada orangnya juga yang terpisah," ujar Ghufron. (Ant)