Ribuan personel TNI-Polri siap amankan demo buruh hari ini

Ribuan anggota TNI-Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa buruh hari ini. Massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Polisi Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah menerima surat izin aksi tersebut. Pihaknya mengimbau agar para demonstran menyampaikan aspirasinya dengan tertib sesuai aturan yang berlaku.

"Kami sudah menyiapkan pengamanan. Ada 6.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa," kata Argo saat dikonfirmasi, Rabu (2/10).

Selain itu, polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di jalan-jalan sekitar Gedung DPR/MPR. Pengalihan arus akan dilakukan secara situasional, jika kondisi di sekitar lokasi aksi sudah tak kondusif bagi pengguna jalan.

"Ada rekayasa lalu lintas, tapi sifatnya situasional," ujar Argo. 

Sekitar pukul 07.25 WIB, jalanan depan Gedung DPR/MPR RI di Gatot Subroto, Jakarta, masih ditutup bagi kendaraan bermotor. Penutupan jalan dimulai dari persimpangan dua Jalan Gatot Subroto (Gatsu) menuju Jalan Pemuda, Senayan.

Pembatasan jalan menggunakan blok-blok semen yang disusun memanjang, hingga menutup akses masuk pejalan kaki serta pengendara sepeda.
 
Dua pembatas lain diletakkan di depan Pulau Dua. Tak hanya balok semen yang diletakkan sebagai pembatas, ada juga kawat berduri di atasnya guna menahan pejalan kaki melompat mendekati jalan depan gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto.

Massa dari KSPI yang akan melakukan aksi demonstrasi di DPR RI diperkirakan berjumlah 50.000 orang. Mereka akan melakukan unjuk rasa di depang Gedung DPR RI dari pukul 09.00-12.00 WIB. 

Selanjutnya, massa akan bergerak menuju Istana Negara untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Aksi di Istana akan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB. 

Ada tiga tuntutan yang disuarakan dalam aksi kali ini, yaitu menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.