sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Saut Situmorang sarankan KPK tak buka detail kasus yang dihentikan ke DPR

Jika dalam RDP dengan DPR KPK memberikan informasi rinci 36 penyelidikan yang dihentikan, akan bocor juga ke masyarakat.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Minggu, 23 Feb 2020 15:39 WIB
Saut Situmorang sarankan KPK tak buka detail kasus yang dihentikan ke DPR
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2738
Dirawat 2313
Meninggal 221
Sembuh 204

Komisi Pemberantasan Korupsi disarankan tidak membuka secara rinci 36 kasus yang dihentikan pada tahap penyelidikan kepada pihak DPR RI, bahkan saat melakukan rapat dengar pendapat atau RDP. Menurut eks Komisioner KPK Saut Situmorang, lembaga antirasuah melanggar aturan jika melakukan hal tersebut.

Saut tetap memberikan saran yang sama meski RDP antara KPK dan DPR digelar secara tertutup. Saut menyebut, informasi seputar kasus yang diselidiki KPK merupakan bagian yang dikecualikan untuk dibuka pada publik, sebagaimana tercantum dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. 

“Kalau itu dibuka ke DPR, nantinya KPK yang akan kena pidana karena telah melanggar aturan keterbukaan informasi publik,” kata Saut dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Minggu (23/2).

Seperti Saut, peneliti senior Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo juga menyarankan hal yang sama. Menurutnya, informasi ihwal 36 kasus yang dihentikan KPK akan bocor kepada masyarakat jika sudah diberitahukan ke DPR.

Dia juga menilai RDP KPK dengan DPR akan memetakan pola hubungan kedua lembaga ke depan. Hal ini dapat dilihat dari partai yang mengajukan pertanyaan dan situasi berjalannya RDP.

“Selama ini kan RDP KPK tidak pernah berjalan baik-baik saja. Kalau nanti tidak ada konflik dalam RDP, berarti itu hubungan yang aneh. Selain itu, dapat dilihat partai mana saja yang menanyakan penghentian 36 penyelidikan itu,” katanya.

Sebelumnya, KPK telah menghentikan penyelidikan terhadap 36 kasus dugaan korupsi di tahap penyelidikan. Dalihnya, untuk memberikan kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pada publik.

Sejumlah perkara yang dihentikan itu diduga menyeret sejumlah aktor besar berlatar belakang kepala daerah, BUMN, kementerian, hingga anggota DPR RI. Namun, KPK hingga kini belum merinci perkara apa saja yang telah dihentikan di tahap penyelidikan itu.

Sponsored
Opsi lockdown yang diabaikan Jokowi...

Opsi lockdown yang diabaikan Jokowi...

Senin, 06 Apr 2020 06:02 WIB
Menagih janji keringanan cicilan utang

Menagih janji keringanan cicilan utang

Senin, 06 Apr 2020 05:43 WIB
Berita Lainnya