sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Soal politik uang, Bawaslu: UU Pilkada lebih baik ketimbang UU Pemilu

Di UU Pilkada, pemberi maupun penerima dapat dijerat hukum. Namun, dalam UU Pemilu hanya pemberi yang dapat dijerat.

Rakhmad Hidayatulloh Permana
Rakhmad Hidayatulloh Permana Senin, 08 Okt 2018 19:54 WIB
Soal politik uang, Bawaslu: UU Pilkada lebih baik ketimbang UU Pemilu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan peraturan terkait dengan politik uang dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu tidak progresif dalam mencegah politik uang pada pemilu serentak 2019. Menurut Abhan, justru UU No. 10/2016 tentang Pilkada lebih progresif dibandingkan UU Pemilu.

“Dalam UU Pilkada, baik pemberi maupun penerima dapat dijerat sebagai tindak pidana pemilu. Namun, dalam UU Pemilu hanya pemberi yang dapat dipidanakan,” kata Abhan dalam diskusi di Jakarta pada Senin, (8/10).

Selain itu, lanjut Abhan, subjek pelaku politik uang di UU Pemilu dan UU Pilkada ternyata berbeda. Di UU Pilkada, semua pihak yang melakukan politik u