sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

TKA China masuk saat PPKM darurat, PKS: Pemerintah tak konsisten

Yang terpenting, kata Mardani, konsistensi ucapan dan perbuatan menjadi sebuah keharusan.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 06 Jul 2021 11:08 WIB
TKA China masuk saat PPKM darurat, PKS: Pemerintah tak konsisten

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi kebijakan pemerintah yang tetap mengedepankan pemulihan ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera menyoroti, kelangkaan oksigen bagi pasien Covid-19 dan tetap membolehkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Dia menyatakan, tarik ulur kerap terjadi ketika pemerintah memutuskan pembatasan kegiatan masyarakat yang selalu didominasi kepentingan ekonomi.

"Dan nampaknya hal tersebut masih terjadi jika melihat masih diperbolehkannya WNA datang ke negeri ini," kata Mardani kepada Alinea.id, Selasa (6/7).

Menurutnya, mesti ada sinkronisasi antar pejabat/lembaga untuk setiap permasalahan bangsa, terlebih di masa pandemi. Yang terpenting, kata dia, konsistensi ucapan dan perbuatan menjadi sebuah keharusan.

"Jangan lagi terjadi pembatasan dengan PPKM namun masih menerima tamu asing seperti kedatangan TKA, ataupun ketiadaan oksigen karena gencar ekspor ke India dan pada akhirnya kita kurang siap menghadapi permintaan dalam negeri," jelasnya.

Mardani mengungkapkan, situasi yang serba sulit ini dukungan masyarakat tidak akan bisa dipaksakan dengan pengerahan aparat keamanan atau dengan ancaman hukuman. Kata dia, sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran kerja lebih keras dan mengerahkan sumber daya yang tersisa.

"Rangkul kepala daerah yang terbukti memiliki gagasan progresif, begitu juga dengan kelompok masyarakat lain tanpa menaruh curiga lagi latar belakangnya," jelas anggota Komisi II DPR ini.

Sponsored

Mardani menambahkan, memang kebijakan PPKM darurat ini bisa memperlambat lonjakan kasus positif, tapi tetap kurang efektif jika dirancang dengan gagasan ekonomi di atas segalanya.

"Pemerintah harus mengubah paradigmanya, jika tidak masyarakat akan terus membayar harga tertinggi dalam memerangi pandemi," pungkas Mardani.

Berita Lainnya