TNI siaga 24 jam, nelayan Natuna tak khawatir lagi melaut

Nelayan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengaku tak khawatir lagi untuk turun melaut, karena pasukan TNI sudah siaga 24 jam mengawal laut Natuna dari aktivitas kapal nelayan asing yang menjarah ikan di perairan tersebut.

"Untuk saat ini alhamdulillah, penjagaan di laut Natuna sudah dimaksimalkan oleh KRI, itulah harapan kami selama ini," kata Ketua Nelayan Ranai, Natuna, Herman, Sabtu.

Bahkan berdasarkan informasi yang ia terima, saat ini laut Natuna sudah mulai terpantau sepi dengan nelayan asing. Sejak beberapa hari terakhir, wilayah perbatasan itu telah dimasuki puluhan kapal asing.

Kondisi ini membuat nelayan lokal merasa tenang sekaligus senang untuk kembali mengais rezeki di laut.

Bukan tanpa alasan, keberadaan nelayan asing di laut Natuna membuat ciut nyali nelayan lokal, mengingat mereka kerap diintervensi jadi salah satu alasannya.

"Tetapi 99% nelayan tetap belum dapat melaut, karena cuaca buruk. Kemungkinan akhir bulan ini, itu pun kalau cuaca memungkinkan," ujarnya.

Pihaknya mengharapkan ke depan pengamanan di laut Natuna dapat ditingkatkan. Pemerintah pusat pun diharapkan membantu nelayan setempat dengan alat telekomunikasi berupa radio panggil yang mampu menjangkau jarak jauh.

Selain itu, pemerintah turut diminta membuat jalur komunikasi khusus bersama KRI, agar jika sewaktu-waktu ada kapal asing, maka para nelayan bisa menghubungi langsung ke kapal perang tanpa menunggu pulang ke daratan.

"Sehingga informasi tersebut dapat disampaikan secara cepat ke pihak KRI dan pengawas lainnya. Kenapa demikian, karena pada waktu nelayan kita ke laut, sinyal HP tidak terjangkau," ujarnya pula.

Sementara Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia, karena itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI, termasuk China.

"Natuna kedaulatan NKRI. Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Klaim China atas wilayah Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional, sehingga Indonesia tidak perlu ambil langkah negosiasi dan kompromi.

Jazuli menilai tepat protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri dengan memanggil Dubes China dan Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah China di Beijing.

"Menurut saya, yang perlu ditekankan bukan kita yang mencari masalah, tetapi setiap bentuk pelanggaran batas wilayah atas kedaulatan NKRI punya konsekuensi serius," ujarnya.

Jazuli yang juga anggota Komisi I DPR itu mengatakan penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan China dan penerobosan yang dilakukan "Coast Guard" China itu ilegal, melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral China.

Jika protes keras Indonesia tidak digubris China, Pemerintah harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima China.

"Indonesia dan China adalah dua negara bersahabat dan selama ini bekerja sama baik karena itu Pemerintah China jangan cari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia," katanya.

Jazuli mengatakan sekali lagi bukan Indonesia yang cari masalah, Indonesia ingin bersahabat baik. "Namun, kalau China cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana, dan sumberdaya 'at all cost'," kata Jazuli. (Ant)