Tsunami kematian sunyi di isolasi mandiri

Indra Kusuma menangis sembari menjerit. Air matanya meleleh tatkala mendapati ayahnya, Suwarno, tak membuka mata di atas amben. Indra membangunkan bapaknya untuk sarapan pagi. Tubuh renta itu diguncangkan beberapa kali. Tetap tak bergerak. Napas berhenti.

Anak kedua Suwarno-Suharli itu jauh-jauh dari Malang kembali ke kampung halaman di Dusun Sumbermulyo, daerah terpencil di Banyuwangi, Jawa Timur, untuk memastikan kedua orang tuanya kembali sehat melawan Covid-19. Harapan pupus. Suwarno, 57 tahun, meninggal Rabu (20/7) lalu, menyusul Suharli yang mangkat tiga hari sebelumnya.

Suwarno-Suharli sempat dibawa ke rumah sakit rujukan Covid-19, Rumah Sakit Al Huda Banyuwangi, yang harus ditempuh tiga jam perjalanan. Sepekan sebelum meninggal, keduanya mengeluhkan sesak napas. Suharli meninggal sebelum sempat dirawat intensif.

Setelah menyerahkan jenazah istri untuk dikuburkan sesuai protokol Covid, Ketua RT ini pulang dan menjalani tes antigen di puskesmas. "Hasilnya positif. Saya dan bapak diminta isolasi mandiri di rumah," terang Tantri, anak Suwarno yang menemani pemeriksaan, seperti dikutip dari tempo. 

Oleh puskesmas, nomor telepon Suwarno dan anaknya dicatat. Mereka juga dibekali vitamin dan anjuran. Selama isolasi, pernah sekali ada kiriman telur dan mi instan dari puskesmas. Selebihnya, tak ada pemantauan lagi. 

Karena tidak bisa keluar rumah, Suwarno dan anaknya mendapatkan kiriman makanan dari kerabat yang tinggal di rumah belakang. Ramuan jamu berbahan jahe jadi andalan untuk mengusir batuk. Tapi batuk disertai sesak Suwarno menjadi-jadi. Sempat diberi bantuan pernapasan tabung oksigen kecil. Tapi nyawa Suwarno tak tertolong.

Suwarno hanya satu dari puluhan ribu pasien Covid-19 yang meninggal dalam sunyi di isolasi mandiri. Mereka tidak tertolong karena okupansi rumah sakit sudah penuh, akses terhadap fasilitas layanan kesehatan terbatas, dan pemahaman yang rendah akan bahaya Covid-19.

Puncak gunung es

Menurut LaporCovid, dari awal Juni hingga 25 Juli 2021 terdapat 2.641 warga positif virus corona meninggal saat menjalani isolasi mandiri di luar rumah sakit. Menurut Ahmad Arif dari LaporCovid, ribuan pasien itu meninggal karena tak terpantau, terlambat dirawat, dan tak tertampung oleh daya tampung rumah sakit. 

Selain itu, kata Arif, masih banyak warga terperangkap misinformasi pandemi Covid-19. Mereka tidak percaya kematian diluar fasilitas layanan kesehatan itu karena Covid-19. Meski mendapati gejala seperti Covid-19, mereka ogah diperiksa. Mereka merasa sakit biasa. 

"Mereka hanya percaya yang terkena Covid-19 itu yang meninggal di rumah sakit. Di desa dan kota banyak warga menghindari rumah sakit karena takut dicovidkan. Covid menjadi momok bukan karena sakitnya, tapi lantaran stigma," kata dia, Kamis (22/7) lalu. 

Kematian di isolasi mandiri melonjak sekitar pertengahan Juni. Saat itu, relawan LaporCovid tidak bisa lagi membantu pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Keterisian di rumah sakit hampir penuh. Sebagian dari mereka ini meninggal.

Arif mencontohkan sebuah kabupaten di Jawa Tengah mencatat 70 kematian, 20 di antaranya meninggal saat isolasi mandiri. Tapi data ini tak dibuka. Lalu, di Kecamatan Banguntapan, Bantul, ada 34 dari 84 orang yang tewas dari 1-20 Juli di isolasi mandiri. 

Lonjakan kematian juga terjadi di salah satu desa di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rata-rata warga yang meninggal dalam periode 2014-2019 sebanyak tiga orang per bulan, tetapi dari 1-27 Juli 2021 sudah terdapat 34 warga meninggal dan hanya 7 orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19.

Karena dianggap sakit biasa, dengan gejala umum sesak napas, mereka dikubur biasa. Mereka tidak terdata dalam angka kematian Covid-19 di Indonesia. Di sejumlah daerah warga yang meninggal dengan hasil tes reaktif, terutama antigen, dan dikubur dengan protokol Covid-19 juga tak terdata sehingga seolah angka kematian relatif rendah. "Ini fenomena puncak gunung es. Jauh dari data riil," kata dia.

LaporCovid mencatat, pasien isolasi mandiri paling banyak meninggal di Jawa Barat, disusul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Sisanya di luar Jawa, seperti Jambi, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau. 

Data LaporCovid-19 yang berbasis crowdsourching ini, diakui Arif, belum sempurna. Namun, inilah satu-satunya data kematian pasien isolasi mandiri yang bisa diakses publik dalam skala nasional. Sejauh ini belum ada data resmi dari pemerintah daerah ataupun pusat yang melaporkan kematian pasien isolasi mandiri.

Suara daerah

Risiko kematian pasien saat isolasi mandiri memang amat tinggi. Di DKI Jakarta misalnya, pada 3 Juli 2021, ada 369 pemakaman dengan prosedur Covid-19. Dari jumlah itu, 45 korban (12,1%) yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 meninggal di rumah. Bahkan, pernah sehari sampai 47 korban yang meninggal saat isolasi mandiri. 

Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI, Lies Dwi, mengakui ada beda data di pusat dan daerah. Ini menyangkut hal teknis, terutama soal waktu data diambil. Pihaknya berupaya menyajikan data kematian secara konsisten dan terbuka. Baik yang mati di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan. 

Bagi yang meninggal di rumah, ada surat keterangan penyebab kematian yang bisa diisi. "Bentuknya mirip dengan surat keterangan yang meninggal di rumah sakit. Ada sistem petugas kesehatan dari puskesmas yang mengecek apa kematian wajar atau tidak. Jika tak wajar, jadi ranah Polri," kata Lies, Kamis (22/7). 

Guna menekan risiko meninggal di rumah, kata Lies, warga yang isolasi mandiri diminta melapor ke satgas setempat. Agar dukungan bisa dipenuhi. Laporan ini juga mesti diketahui puskesmas. "Agar bisa selalu terhubung dan warga dapat akses obat," jelas Lies.

Ihwal kematian tinggi di Jawa Barat saat isolasi mandiri tak dibantah Vini Adiani Dewi. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Jabar ini menjelaskan, warga lebih memilih diam di rumah dan menjalani isolasi mandiri. Karena rumah sakit penuh dan stigma Covid-19 menyebar luas. "Kematian di luar fasilitas kesehatan tinggi, kami akui. Karena tak terpantau," kata dia, Kamis (22/7).

Jabar, kata Vini, mengembangkan tata laksana Covid-19 hulu hilir. Di hulu, ada beberapa pusat isolasi. Isolasi juga dibangun di tingkat RW dan desa. Dengan demografi 20% dari jumlah warga Indonesia dan wilayah dataran tinggi, membuat tantangan tak mudah.

Ada juga call center, layanan langsung, dan bantuan obat ke rumah. Di hilir ada pusat pemulihan agar keterisian di rumah sakit bisa ditekan. Untuk memperkuat respons puskesmas terhadap Covid-19, dikembangkan Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) bekerja sama dengan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). 

"Upaya-upaya ini sudah diberikan. Tapi tak akan berjalan baik tanpa dukungan sektor nonkesehatan dan nonpemerintah. Di Jabar masih ada yang tak percaya Covid-19 dan tak mau berobat," jelas Vini.

Program PUSPA sejak Maret 2021 itu melibatkan 500 tenaga kesehatan guna memperkuat deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di 100 puskesmas di 12 kabupaten/kota di Jabar. 

Ketika kasus melonjak dan layanan kesehatan tak mampu menampung pasien, kata Diah Minarsih dari CISDI, pihaknya melakukan asesmen cepat guna mengetahui jumlah kematian saat isolami mandiri. Dari 30 Juni hingga 6 Juli tercatat 446 kematian dari 97 puskesmas. 

Saat dianalisis, hanya 65% yang kategori laporan lengkap. Jumlah kematian 446 orang seminggu, diakui Diah, mungkin terlalu kecil. Sebab, saat itu 40% dari 500 tenaga kesehatan yang terlibat di PUSPA positif Covid-19. Ketersediaan logistik, terutama rapid test antigen, terbatas. Warga yang datang ke puskesmas tak bisa dites. 

Kematian terbanyak terjadi pada lansia dengan komorbid. Lalu, kata Diah, dari sampel 924 keluarga ditemukan hampir 38% tak mungkin isolasi mandiri di rumah. Karena kondisi rumah tak memadai, di rumah ada yang komorbid, ada ibu hamil, anak kecil, dan lansia. 

Diketahui pula, mereka meninggal karena terlambat ditangani dan tak ada pertolongan fasilitas kesehatan. "Pasien terlambat datang, ada beberapa pasien tak lapor. Jika lapor, karena saking banyaknya, tak tertangani oleh puskesmas bersangkutan," kata Diah, Kamis (22/7).

Mencegah tsunami

Sengkarut ini, menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim Sutrisno, terkait lima aspek penanganan pandemi. Pertama, sikap, perilaku, pandangan, cara hidup warga, dan penyelenggara negara. "Di sini penolakan masih banyak, juga di pemerintahan," kata dia. 

Kedua, testing. Jika testing dilakukan tanpa kaidah kelimuan, kata dia, jangan berharap meraih data riil. Yang ada data dadakan dan under report. "Hati-hati pakai data sekarang karena tak baik, tak valid untuk pijakan kebijakan. Jika digunakan, khawatir salah." 

Fasilitas kesehatan, dokter, dan perawat jadi pilar berikutnya. Sebagai garda terakhir, mereka bukan orang sakti. Mereka bekerja baik jika obat cukup, termasuk obat spesifik seperti antivirus. Sayangnya, kata dia, semua obat lenyap. Di rumah sakit pun tak ada. Jika rumah sakit saja tak dapat, apalagi yang isolasi di rumah. 

Keempat, strain virus. Jasad renik ini cerdas. Selama virus masih ada, ia akan berputar-putar saling menularkan. Mengutip Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia potensial memunculkan strain baru. "Ini benar. Negara berpenduduk besar potensial menciptakan strain virus baru. Maka harus ada isolasi dan pembatasan," kata dia.  

Terakhir soal vaksinasi. Sepanjang vaksinasi belum mencapai 70% tak akan tercipta kekebalan alami. Sutrisno menghitung, di Jatim, Jabar, dan Jateng ada 80-an juta warga belum divaksinasi. Vaksinasi di wilayah ini perlu dipercepat agar layanan kesehatan tak kolaps.

Ahmad Arif dan Diah Minarsih mengamini penjelasan Sutrisno. Menurut Arif, untuk mencegah banyaknya kematian sunyi di isolasi mandiri di rumah, tempat isolasi terpusat harus diperbanyak. Bisa memanfaatkan sekolah atau gedung pemerintah plus dilengkapi tenaga kesehatan.

Diah mengusulkan shelter wilayah. Karena hampir 40% rumah warga tidak bisa untuk isolasi mandiri. "Begitu warga terdiagnosa Covid-19, langsung diarahkan ke shelter. Agar optimal, ketersediaan alat diagnostik rapid test antigen harus dipastikan," jelas Diah.

Yang tidak kalah penting, kata Arif, memperkuat layanan pra-rumah sakit dengan layanan daring. Juga mengedukasi pasien yang menjalani isolasi mandiri. "Buat pemerintah, jangan hanya mendorong narasi yang menenangkan. Butuh transparansi data dan informasi," kata dia.

Terkait itu, Diah mendorong pemerintah mengadopsi definisi kematian versi WHO. Menurut WHO, jika seseorang terdeteksi positif Covid-19 dan di kemudian hari dinyatakan negatif atau mati karena sakit jantung, misalnya, harus dihitung kematian karena Covid-19. Ia menduga, angka kematian kecil karena ada otak-atik definisi ini.

Catatan valid ini penting untuk membangun sistem risiko di masa depan. Termasuk untuk pendataan penyakit berikutnya. Diah mendorong pemerintah meneruskan program CRVS (civil registration and vital statistic), yang mencatat jumlah dan penyebab kematian. "Karena CRVS akan menjaring kelompok-kelompok rentan, yang lebih berisiko terpapar Covid-19, yang tak terdata selama ini," kata dia. 

Khusus buat LaporCovid, Sutrisno mendorong untuk mengumpulkan data dari desa dan rumah sakit. Nantinya, kata dia, jika kedua data itu disandingkan akan membuat banyak pihak kaget. "Saat ini ibarat tsunami yang berjalan, berapa pun bed yang disediakan tak akan mampu menampung tambahan pasien. Karena itu, penting ada data yang baik untuk pijakan kebijakan dengan frame yang sama," harap dia.