Pakar sebut tudingan KPK politis di balik kasus Lukas Enembe hal biasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi tudingan ada motif politik di balik penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad menilai tudingan itu hal biasa.

"Tudingan itu biasa. Karena gubernur pejabat yang dipilih karena kesepakatan parpol pengusung dan pendukungnya, serta dipilih rakyat," kata Suparji saat dihubungi, Rabu (12/10).

Penyidik menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Status tersebut diumumkan pada 14 September. Di tengah proses hukum, muncul isu politisasi terhadap kader Partai Demokrat tersebut.

KPK sudah dua kali melayangkan surat panggilan pemeriksaan Lukas. Ia tidak hadir dengan alasan sakit. KPK juga memanggil anak dan istri Lukas, pun tidak hadir.

Suparji berharap, opini politisasi kasus Lukas tidak memengaruhi proses hukum di KPK. Ia mengingatkan, pihak yang menghalangi proses hukum bisa dipidana.

"Kalau ada bukti menghalangi bisa dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor," ujar Suparji.

Rabu siang, berbagai elemen yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Pembangunan Tanah Papua mendukung langkah KPK mengusut kasus Lukas Enembe.

Mahasiswa asal Papua di wilayah Jakarta juga mendukung Polri menangkap dan menindak tegas kelompok atau individu yang dengan sengaja menghalang-halangi penegakan hukum terhadap Lukas sesuai Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Kami ingin selalu ada kedamaian di Tanah Papua dan tidak ingin terjadi konflik horisontal di Tanah Papua. Kami tidak akan pernah takut dan mundur dalam mengungkap tindak pemberantasan korupsi di Tanah Papua," kata Koordinator lapangan aksi Charles Kossay.