Vaksinasi gotong royong: Tarif yang mahal dan ilusi herd immunity

Staf human resource development (HRD) di sebuah perusahaan telekomunikasi, Tadjudin mengaku terkejut ketika melihat rincian biaya vaksinasi Covid-19 skema gotong royong. Pria berusia 41 tahun itu tak menyangka biaya yang dipatok untuk dua suntikan dosis vaksin Covid-19 terlampau tinggi.

Mau tak mau ia tetap mendaftarkan ribuan karyawan di perusahaan tempatnya bekerja menjadi peserta vaksinasi gotong royong, meski khawatir anggaran dari manajemen tak bisa menutup kebutuhan vaksin para karyawan.

Pelaksanaan program vaksinasi gotong royong tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Berdasarkan peraturan tersebut, yang dimaksud vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga, yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Penyuntikan vaksin sudah mulai dilakukan pada Selasa (18/5). Ada 19 perusahaan yang berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kementerian BUMN yang turut berpartisipasi pada penyuntikan vaksin tahap awal. Selain itu, ada 22.736 perusahaan yang telah terdaftar di Kadin Indonesia untuk ikut program ini.

Dari 19 perusahaan tersebut, ada 40.000 pekerja yang menjadi target. Dan, sebanyak 10 juta pekerja dalam sasaran lebih dari 22.000 perusahaan yang sudah terdaftar di Kadin Indonesia.

Tarifnya terlalu mahal?

Tadjudin menilai, pihak manajemen tempatnya bekerja berupaya keras meracik pos anggaran perusahaan untuk menutup biaya vaksinasi para pegawai. Salah satunya dengan mengalihkan dana operating expense (opex) tahun lalu, yang tak terpakai lantaran sebagian besar aktivitas pekerjaan dilakukan dari rumah. Walakin, Tadjudin masih merasa heran dengan besarnya biaya program vaksinasi untuk dunia usaha itu.

“Sudah ketuk palu dari Menteri Kesehatan, kita enggak bisa berbuat lagi. Kita berusaha comply jadinya,” ucap dia saat dihubungi Alinea.id, Selasa (18/5).

“Beberapa teman saya, yang punya karyawan banyak sampai puluhan ribu, gimana ya? Lumayan gede juga (biaya vaksinnya).”

Rincian biaya vaksin gotong royong terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021. Di dalam beleid itu disebutkan, harga pembelian vaksin Sinopharm asal China Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Hingga awal Mei 2021, pemerintah sudah menerima 982.400 dosis vaksin itu.

Bila diakumulasikan, perusahaan perlu mengeluarkan biaya satu kali suntik vaksin untuk seorang pegawai sebesar Rp439.570, sementara untuk dua kali suntik mencapai Rp879.140.

Menanggapi hal ini, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, besaran biaya vaksinasi gotong royong sudah diputuskan atas kesepakatan semua pihak, termasuk pengusaha. Akan tetapi, ia mengatakan, peninjauan ulang harga vaksin memang memungkinkan.

“Selama justifikasinya jelas, ya,” kata dia saat dihubungi, Selasa (18/5).

Senada dengan Nadia,Wakil Ketua Kadin bidang Industri Johnny Darmawan menegaskan, penetapan biaya vaksin sudah disepakati para pengusaha sejak program ini masih sebatas wacana. Ia mengklaim, harga vaksin masih terjangkau oleh seluruh pengusaha.

“Pendaftaran sudah dibilang bahwa (biaya vaksin) tidak boleh dibebankan pada karyawan. Jadi, perusahaan dengan sukarela akan membayari,” tutur Jhonny saat dihubungi, Selasa (18/5).

“Seandainya terjadi setiap kali karyawannya sakit bakal lockdown, ditutup. Ini biayanya lebih mahal. Harus swab test.”

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) pun meminta pemerintah mengevaluasi tarif vaksinasi gotong royong yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021. Menurut Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, usul itu perlu dipertimbangkan lantaran sebagian besar kondisi keuangan perusahaan belum stabil akibat dampak pandemi.

“Kalau harga itu ditinjau ulang, mungkin lebih banyak lagi pengusaha yang mau membeli. Sehingga lebih banyak lagi pekerja yang divaksinasi,” kata dia ketika dihubungi, Senin (17/5).

Timboel merasa, biaya vaksinasi gotong royong masih dapat ditekan dengan mengubah formasi alokasi anggaran. Ia mencontohkan, tarif dikurangi bisa berasal dari pelayanan vaksinasi yang dipatok tertinggi sebesar Rp117.910 per dosis. Menurutnya, biaya jasa penyuntikan bisa diambil dari anggaran BPJS Kesehatan.

“Maksud saya, realistis saja pemerintah tetapkan harga. Misalnya harga suntiknya bisa digratiskan, kan tenaga keseahtan kita dapat insentif dari pemerintah,” ucap Timboel.

Selaras dengan konsep herd immunity?

Usai menjalani vaksinasi gotong royong, Johnny merasa yakin para pegawai swasta akan bisa lebih tenang dalam melakukan aktivitas kerja di tengah pandemi. Program vaksinasi untuk dunia usaha ini, kata dia, sekaligus membantu pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.

“Dengan vaksinasi ini membuat lebih aman lah,” tuturnya.

Johnny juga yakin, pelaksanaan vaksinasi gotong royong tak akan mengganggu program vaksinasi lain dari pemerintah. Begitu pula dengan penentuan lokasi vaksinasi. Sebab, semuanya sudah diatur dalam mekanisme ketat.

Penentuan lokasi vaksinasi gotong royong ada dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 di Permenkes 10/2021. Dalam aturan itu disebutkan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

“Biasanya bekerja sama dengan rumah sakit atau kalau mereka punya poliklinik besar, boleh (dijadikan tempat vaksinasi). Tapi disurvei dulu, tenaga medisnya oke enggak? Memenuhi kualifikasi enggak?” kata Johnny.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani menilai, program vaksinasi gotong royong bisa mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, kata dia, kegiatan dan iklim ekonomi dalam negeri dapat segera pulih dari dampak pandemi.

“Jadi, dampaknya sangat besar. Dan dunia usaha, dalam hal ini Kadin dan asosiasi melihat, kita bersama-sama dengan pemerintah,” kata Rosan saat meninjau penyunyikan vaksin di Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, yang disiarkan secara virtual, Selasa (18/5).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Unilever, Ira Noviarti mengatakan, keterlibatan pihaknya di program vaksinasi gotong royong ini bertujuan membantu pemerintah memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Dengan herd immunity yang singkat, kita bisa buat masyarakat Indonesia bisa, you know terhindar dari Covid-19, dan ekonomi kita kembali pulih,” tutur Ira.

Pendapat berbeda datang dari epidemiolog Centre for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, Dicky Budiman. Ia merasa pesimis kekebalan kelompok bisa terwujud melalui vaksinasi gotong royong. Bahkan, ia menganggap, pengadaan program vaksinasi untuk pelaku usaha ini hanya kedok agar aktivitas ekonomi dapat berjalan seperti biasa.

“Karena herd immunity itu butuh perjalanan panjang kalau kita jadikan tujuan. Masih ada varian baru dan banyak sekali,” ucap Dicky ketika dihubungi, Selasa (18/5).

Pemerintah menargetkan sasaran vaksin Covid-19 sebanyak 181.554.465 orang atau 70% populasi di Indonesia untuk mencapai herd immunity. Sedangkan saat ini, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kanal YouTube Kemenkes pada Selasa (18/5), sudah ada tiga varian virus baru yang masuk ke Indonesia, yakni B.1.1.7 asal Inggris, mutasi ganda B.1.617 asal India, dan B.1.351 asal Afrika Selatan.

Lebih lanjut, Dicky menjelaskan, konsep vaksinasi yang melibatkan pihak swasta belum memiliki kajian ilmiah dalam hal strategi menanggulangi pandemi. Pasalnya, kata Dicky, satu kelompok tak bisa serta merta diberikan prioritas penanganan khusus. Idealnya, menurut dia, pemberian vaksin harus diusahakan pada kelompok masyarakat rentan terpapar virus.

“Pertama pekerja esensial dan kelompok rentan, seperti lansia. Kemudian, yang punya risiko, siapa pun itu, tidak memandang dia PNS atau pegawai swasta,” ucapnya.

Sedangkan konsep vaksinasi gotong royong, sebut Dicky, lebih kepada aspek ekonomi. “Dan, itu jelas tidak selaras dengan konsep public health,” katanya.

Kendati demikian, Dicky menyarankan dua hal kepada pemerintah agar vaksinasi gotong royong yang sudah berjalan bermanfaat bagi publik. Pertama, pemerintah perlu mengumumkan produk dan hasil uji klinis kandidat vaksin yang akan digunakan. Bila tidak, ia mengatakan, program ini akan menjadi kontraproduktif dengan penanggulangan pandemi Covid-19.

“Kedua, targetnya harus sesuai atau mendukung program vaksinasi nasional, yaitu yang mengarah pada proteksi lansia, esensial, atau yang punya komorbid dalam grup pekerja ekonomi ini,” ujarnya.