sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Yasonna Laoly ancam laporkan bawahannya ke KPK karena pungli

Yasonna jengkel masih banyak bawahannya yang menarik pungli di lapas.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Senin, 06 Jan 2020 12:01 WIB
Yasonna Laoly ancam laporkan bawahannya ke KPK karena pungli
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengancam akan melaporkan bawahannya yang nakal ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikemukakannya lantaran masih banyak ditemukan pungutan liar atau pungli di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas.

“Lapas masih ada pungli (pungutan liar) di situ, dari awal saya instruksikan perbaiki. Ini ada Ketua KPK, hati-hati. Kalau perlu diam-diam nanti saya bilang Pak Ketua (KPK), di sana tampaknya sulit. Saya sudah ingatkan tidak bisa. Kasih pelajaran itu (Pak Ketua). Jadi hati-hati ya," kata Yasonna di Jakarta, Senin (6/1).

Imbauan Yasonna itu disampaikan dalam acara Deklarasi Janji Kinerja 2020 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hadir dalam acara tersebut Ketua KPK, Firli Bahuri dan Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai.

Pada kesempatan tersebut, Yasonna tak lupa menekankan kepada para pegawai dan jajarannya untuk mengedepankan integritas dalam melaksanakan tugas. Berbekal integritas yang baik, kata dia, maka dapat mencegah timbulnya praktik-praktik nakal seperti korupsi maupun pungli. Dengan begitu, pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih maksimal.

"Integritas, kuncinya integritas. No korupsi itu jangan lips service saja. Harus menjadi sistem nilai, internalisasikan nilai-nilai itu dalam dirimu. Jadi, bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem birokrasi kita,' kata Yasonna.

Menurut dia, peningkatan integritas di jajaran pegawai Kemenkumham mulai semakin terlihat seiring meningkatnya jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pada 2019, sebanyak 39 satuan kerjadi Kemenkumham memperoleh predikat WBK, dan empat satuan kerja memperoleh predikat WBBM. Angka tersebut naik dibandingkan 2017 yang hanya ada 10 satuan kerja memperoleh predikat WBK.

Menurut Yasonna, kenaikan tersebut merupakan sebuah prestasi yang harus ditingkatkan di masa yang akan datang. Terlebih, saat ini satuan kerja yang berpotensi memperoleh predikat WBK semakin banyak.

Sponsored

"Pak Sekjen mengatakan kepada saya dari hasil survei Balitbang ada potensi 267 satker yang potensial kami ajukan WBK. Itu kan potensi. Kalau potensi itu tidak diwujudnyatakan itu mimpi. Maka tantangan kepada seluruh Kakanwil, seluruh KUPT agar betul-betul menunjukkan kehebatanmu," kata Yasonna. (Ant)

Berita Lainnya