sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Yasonna Laoly resmi copot Ronny F Sompie dari Dirjen Imigrasi

Pencopotan Ronny F Sompie ditengarai setelah dirinya membenarkan tersangka suap yang juga politikus PDI-P, Harun Masiku, telah di Jakarta.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Selasa, 28 Jan 2020 17:26 WIB
Yasonna Laoly resmi copot Ronny F Sompie dari Dirjen Imigrasi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.263.299
Dirawat 160.142
Meninggal 34.152
Sembuh 1.069.005

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, resmi mencopot Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie. Sebagai gantinya, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham, Jhoni Ginting, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Imigrasi.

“Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian) dan Direktur Sisdiknya. Pergantiannya sebelum jam 12 siang,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (28/1).

Direktorat Sisdik adalah pihak yang membawahi teknologi informasi di Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Yasonna menjelaskan, pencopotan Direktur Sisdik Keimigrasian karena dia turut serta dan dianggap bertanggung jawab terhadap sistem yang tidak berjalan dengan baik di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Plh itu Irjen, Dirsisdik Kemigrasian juga (di-plh-kan) karena dia turut sangat menentukan kenapa itu sistem tidak berjalan dengan baik, mereka bertanggung jawab soal itu," kata Yasonna.

Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan, ada kejanggalan dalam sistem yang ada di terminal Bandara Soekarno-Hatta. Karena itu, ia ingin ada tim independen yang mengawasi sistem tersebut yang berasal dari sejumlah lembaga seperti Polri, Ombudsman, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), dan Kemenkominfo.  

"Ada yang janggal, maka saya bilang ini harus tim. Kalau tim saya nanti orang tidak percaya, maka saya katakan tim cyber crime dari Polri, tim Kemenkominfo, tim BSSN, dan Ombudsman. Ombudsman sebagai lembaga pengawas birokrasi, mungkin ada yang tidak benar di situ supaya independen, supaya itu betul-betul independen, maka Dirjen Imigrasi difungsionalkan, sekarang Plh," kata Yasonna.

Setelah Dirjen Imigrasi difungsionalkan, kata Yasonna, maka tim independen bisa bekerja dengan baik. Yasonna mengaku ingin betul-betul terbuka. Tim tersebut nantinya diharapkan bisa melacak terkait delay data penumpang yang masuk ke Indonesia. 

“Mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara terminal 2, kalau terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di terminal 3," kata Yasonna.

Sponsored

Menurut Yasonna, delay yang terjadi di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta karena ada perubahan sistem. "Ada pelatihan staf, sehingga pada pelatihan itu data dummy masuk ke pusat, tidak dibuat akses ke pusat tetapi karena ada sesuatu, selesai itu kenapa tidak dibuka kembali 'access' itu. Itu jadi persoalan," kata Yasonna.

Pencopotan Ronny F Sompie ditengarai setelah yang bersangkutan membenarkan bahwa tersangka suap yang juga politikus PDI-P, Harun Masiku, telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020 menggunakan pesawat Batik Air.

Ronny mengatakan, terjadi delay karena di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan perangkat Informasi Teknologi (IT). Karena itu, keberadaan Harun sudah masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2020 baru diketahui belakangan.

Terkait polemik Harun Masiku, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sebelumnya melaporkan Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan obstruction of justice atau merintangi penyidikan terkait kasus yang menjerat kader PDI Perjuangan Harun Masiku.

Hal itu terkait pernyataan Yasonna Laoly yang menyebut Harun berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020 dan belum kembali ke Tanah Air. KPK pun sejak 13 Januari 2020 telah mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri untuk tersangka Harun kepada imigrasi dan sudah ditindaklanjuti.

Di samping itu, juga dilanjutkan pula dengan permintaan bantuan penangkapan kepada Polri dan ditindaklanjuti dengan permintaan untuk memasukkan Harun. (Ant)

Berita Lainnya

Netflix tayangkan film Geez & Ann

Kamis, 25 Feb 2021 19:48 WIB

Perpres 7/2021 perkuat penanganan terorisme

Kamis, 25 Feb 2021 19:58 WIB