YLBHI ungkap alasan bela pegawai KPK tak lolos TWK

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati membeberkan alasan pihaknya terlibat membela 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Salah satu di antaranya adalah karena banyaknya kasus yang ditangani KPK merupakan perkara korupsi perizinan dan berkaitan erat dengan kemanusiaan, seperti perampasan tanah untuk proyek tambang.

"Misalnya petani yang dirampas tanahnya karena tambang, karena PLTU. Banyak ditemukan di KPK ternyata adalah korupsi izin yang dilakukan oleh kepala daerah," kata Asfinawati dalam konferensi pers daring YLBHI seluruh Indonesia, Minggu (13/6).

Selain korupsi perizinan, menurutnya banyak masyarakat menjadi korban mafia peradilan. Mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Kasus teranyar adalah ditangkapnya mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi terkait gratifikasi dan penanganan perkara di MA.

"Baik itu berupa pungli bahkan peraturan perkara karena melawan korporasi, ternyata ada persoalan korupsi di sana. Ada suap-menyuap antara pihak korporasi dengan penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan bahkan juga pengadilan. Kan kita lihat KPK menangkap Sekretaris Mahkamah Agung, menunjukkan kaitan penegak hukum dengan peradilan dan korupsi," jelas dia.

Di sisi lain, lanjut Asfinawati, dalam perdebatan-perdebatan terakhir, ternyata korupsi bukan hanya menyebabkan kemiskinan atau orang terampas haknya. Namun korupsi juga berkaitan erat dengan demokrasi.

Ia kemudian menyinggung era Orde Baru dan rezim-rezim otoritarian di seluruh dunia yang tujuan umumnya untuk melakukan korupsi. "Mendapatkan keuntungan untuk kelompok mereka sendiri. Atau meski tidak niatkan sejak awal, pemerintah yang otoriter karena kekurangan checks and balances, akan menimbulkan korupsi," ungkapnya.

Dalam kasus 75 pegawai KPK, kata Asfinawati, pertanyaan-pertanyaan yang muncul merupakan litsus (penelitian khusus) model baru di mana, pada era Orba, litsus merupakan sebuah instrumen untuk mengendalikan masyarakat.

Meski itu lebih besar menyasar PKI, kata dia, tapi sebetulnya narasi besarnya adalah ekstrem kanan dan ekstrim kiri. "Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diterima pegawai KPK itu erat kaitannya dengan nalar berpikir dengan pemerintahan yang otoriter. Orang itu tidak boleh terlalu kiri dan terlalu ke kanan menurut terminologi mereka. Padahal itu sesungguhnya adalah nurut kepada pemerintahan yang korup," jelas dia.

Asfinawati mengatakan, YLBHI seluruh Indonesia pada akhirnya memahami bahwa korupsi sangat menentukan demokrasi. "Begitu demokrasi dirampas maka kebebasan sipil masyarakat dan hak asasi manusia tidak terpenuhi," pungkasnya.