Program Erick Thohir di PSSI dinilai belum berjalan baik

Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, menilai, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di bawah pimpinan Erick Thohir memiliki desain besar (grand design) persepakbolaan Indonesia. Isinya dinilai berbeda dengan periode-periode sebelumnya.

"Ada sedikit perbedaan dengan sebelumnya beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Tapi, kan, permasalahannya ini, kan, baru tataran makro," ucapnya saat dihubungi, Selasa (22/8).

Selain itu, ungkapnya, visi besar tersebut belum terlaksana dengan baik. Dicontohkannya dengan beberapa klub yang keberatan para pemain muda berpartisipasi pada AFF U-23.

"Jadi, 6 bulan [kepemimpinan Erick di PSSI] ini sejatinya sudah memberikan gambaran mau dibawa ke mana arah sepak boleh Indonesia. Cuma, kan, masyarakat tidak melihat arahnya itu, tapi masyarakat melihat apa yang terjadi di lapangan," katanya.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena Erick terkesan bekerja seorang diri dalam menahkodai PSSI. Sementara itu, pengurus lainnya belum terlihat.

"Sejauh ini, saya melihat, yang bekerja selama ini, yang muncul selama ini masih Pak Erick sendiri. Sementara yang bawah, sekjen dan sebagainya, kan, belum bekerja sesuai apa yang diharapkan masyarakat sepak bola Indonesia," tuturnya.

Akmal berpendapat, Erick perlu tim akselerasi agar semua programnya di PSSI dapat berjalan dengan baik. Apalagi, Erick telah sibuk sebagai Menteri BUMN dan dikabarkan akan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kalau greget, sih, dia (Erick, red) greget di level atas, tapi turun ke bawahnya, enggak gereget. Perlu ada eksekutor-eksekutor lapangan, istilahnya 'ujung tombak' Pak Erick yang menjalan apa yang dia inginkan," ujarnya.

"Dia, kan, isi kesibukannya banyak, harus menampingi presiden, sebagai menteri, dan sebagainya. Kemudian ada lagi, dia mau jadi cawapres, kemudian dia masih harus lobi sana-sini. Sehingga, kemudian gagasan besar yang tadinya bagus akhirnya jadi bumerang buat Pak Erick kalau kemudian tidak ada eksekutor-eksekutor lapangan yang bisa mengeksekusi semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan," tandas Akmal.