Banten jadi pusat penyebaran hoaks

Pekan lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018 soal daerah yang tingkat penerimaan informasi bohong atau hoaks terbilang tinggi. Sembilan provinsi yang dinilai intoleransi antara lain: Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. 

Di antara sembilan provinsi tersebut, Banten dan Jawa Barat menjadi salah satu yang disorot. Kedua provinsi tersebut dinilai masih menjadi daerah yang rawan penyebaran hoaks soal komunis. 

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Leo Agustino prihatin dengan kondisi tersebut. Sebagai provinsi yang religius dan agamis, Banten justru menjadi salah satu pusat penyebaran hoaks. 

Atas kondisi tersebut, Banten kemudian dipertanyakan nilai-nilai religiusnya karena masyarakatnya disebut suka memproduksi dan menyebarkan hoaks. Kondisi tersebut tentu merugikan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01. 

Sebab isu anti-Islam dan PKI masih terus digoreng di Banten. Bahkan provinsi tersebut menjadi medan pertempuran sengit bagi kedua belah pasang calon presiden dan wakil presiden. 

Atas kondisi tersebut, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan telah berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan patroli siber di media sosial soal hoaks dalam pemilu. Kata Didih, hoaks merupakan pelanggaran Pemilu .

"Karena prakteknya di luar pelanggaran undang-undang Pemilu sudah menghina dengan menunjukan permusuhan," ucap Didih. 

Paling dikhawatirkan katanya, penyebaran berita hoaks lewat grup whatsapp. Sebab, sifatnya sulit untuk ditelusuri.