BPN tuding BUMN berupaya menangkan Jokowi

Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai alat politik calon petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2019. 

Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria mengatakan dalam temuan BPN sejumlah BUMN bekerja untuk kemenangan paslon 01 pada pemilihan presiden 2019-2024. 

"Menggunakan anggaran APBN untuk kemenangan paslon 01. Banyak BUMN yang bekerja untuk kepentingan paslon 01," tuding Riza di depan kediaman Prabowo Subianto, di Kertanegara, Minggu (21/4). 

Lebih lanjut, Riza menuding kalau dana Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada BUMN yang dibagikan kepada masyarakat disalahgunakan oleh Jokowi. 

"Uang BUMN digunakan untuk menyiapkan program-program BUMN dan sembako yang dibagikan kepada rakyat mengatasnamakan Pak Jokowi. Banyak sekali kaus-kaus yang dibuat BUMN menggunakan gambar Pak Jokowi. Inilah bentuk kecurangan yang selama ini ada di tahun 2019," kata Riza melanjutkan. 

Kendati demikian, Riza enggan merinci BUMN mana saja yang telah digunakan calon presiden 01 sebagai alat politik. 

Riza membandingkan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mencalonkan kembali menjadi Presiden, tidak melakukan kecurangan. 

"Perbedaannya amat signifikan yang dilakukan SBY pada 2009 saat mencalonkan dengan Jokowi 2019 saat mencalonkan," tuturnya. 

Selain itu kata Riza, tim BPN juga menemukan kecurangan-kecurangan lain. Seperti banyak kepala desa yang diancam hingga diintimidasi. 

Tidak hanya intimidasi kepada kepala desa, kata Riza timnya juga menemukan adanya ancaman-ancaman yang dilakukan kepada beberapa kepala sekolah, yang mengharuskan memenangkan paslon 01. 

Kecurangan lainnya, lanjut Riza yaitu tidak sedikit pejabat-pejabat negara uang ikut kampanye untuk memenangkan 01. Mulai dari kepala daerah, Bupati, Gubernur, sampai Kepala Desa.  

Temuan-temuan kecurangan tersebut kata Riza sudah ada di BPN dan pihaknya siap untuk melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Tentu kami akan melakukan gugatan, semua kecurangan sudah kami laporkan ke Bawaslu," ujar Riza.