Charta Politika: Mayoritas publik tak kenal dengan para caleg

Pemilihan legislatif (pileg) kalah pamor dari pemilihan presiden (pilpres). Hasil survei terbaru Charta Politika bahkan menunjukkan mayoritas publik tidak mengenal calon anggota legislatif (caleg) yang bakal mereka coblos pada pemungutan suara 17 April mendatang. 

"Ada 54,4% (responden) yang mengatakan cari nama atau nomor parpol dulu, baru cari nama calegnya. Hanya 25,9% yang mengaku akan langsung mencari nama calegnya," kata Direktur Riset Charta Politika saat memaparkan hasil survei di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (4/4). 

Survei digelar pada periode 19-25 Maret 2019 dengan melibatkan 2.000 responden dari 34 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95% dengan batas galat sekitar 2,19%. 

Hasil survei menunjukkan, dari 95,6% responden yang mengetahui pencoblosan Pemilu 2019 akan dilaksanakan 17 April mendatang, sebanyak 75,4% di antaranya mengaku akan mencoblos surat suara presiden dan wakil presiden terlebih dahulu. 

Hanya 1,4% yang mengaku bakal mencoblos surat suara untuk pileg terlebih dahulu. "Ini menggambarkan bagamana euforia pilpres cukup menyedot sehingga terlupakan pemilihan legislatif. Padahal, (pileg) juga tidak kalah penting," kata Muslimin.

Lebih jauh, Muslimin mengatakan saat ini pemilih cenderung lebih melihat figur atau ketokohan caleg dalam menentukan pilihannya. Setidaknya ada sekitar 45% responden yang mengaku terpikat pada ketokohan seseorang sebagai alasan memilih. 

"Untuk yang memilih karena parpol itu 17,7% sedangkan yang (memilih) karena keterkaitannya dengan calon presiden dan wakil presiden itu hanya 16,6%," ujar dia. 

Realitas itu pun diamini politikus PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu. "Pileg seperti pacar yang nyaris dilupakan. Jadi dalam persepsi masyarakat adalah pilpres. Makanya calon perlu kerja keras. Ini jadi tantangan tersendiri. Ini realita di masyarakat," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Ia mengatakan, pemilu serentak membuat pileg tak punya panggung. "Ini membuat masyarakat kebingungan juga, makanya kami berharap di 2024 pileg dan pilpres itu dipisah," ujar dia. 

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman mengusulkan agar digelar debat parpol di sisa masa kampanye. "Agar publik juga memerhatikan visi misi dari setiap parpol. Yang berdebat nanti para ketua umum partai atau sekjen partai," tuturnya.