sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Diduga ditunggangi, mahasiswa Banten deklarasi tolak people power

Mahasiswa lebih sepakat merajut kembali persatuan dan kesatuan yang sempat retak akibat perbedaan pilihan pada Pemilu 2019.

Khaerul Anwar
Khaerul Anwar Minggu, 19 Mei 2019 15:50 WIB
Diduga ditunggangi, mahasiswa Banten deklarasi tolak people power

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banten menyatakan menolak ajakan pihak tertentu untuk menggalang kekuatan massa atau people power ke Jakarta pada 22 Mei 2019 pascapencoblosan pemilu.

“Kami sudah mendeklarasikan menolak ajakan tersebut karena diduga ditunggangi oleh organisasi lain,” kata Sekretaris Jenderal BEM se-Banten, Ade Kurniawan di Tangerang, Banten pada Minggu (19/5).

Ketimbang melakukan people power, Ade mengatakan, pihaknya lebih sepakat untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan yang sempat retak akibat perbedaan pilihan pada Pemilu 2019. Untuk itu, kata dia, upaya people power dianggap tidak mendidik karena ada pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah sesuai undang-undang.

Untuk membendung isu-isu yang dapat memecah persatuan terutama pada rencana 22 Mei, pihaknya berusaha mencegah dengan melakukan dialog bersama berbagai pihak antara lain Polresta Tangerang, aparat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tangerang dengan tujuan menolak people power.

Dialog tersebut dihadiri Kepala Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat dan Kasat Intel Polresta Tangerang, Kompol Agus Hermanto yang mewakili Kapolresta Tangerang , Kombes Pol Sabilul Alif.

Menurut dia, mahasiswa berperan besar dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa bahkan sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pihaknya pun sepakat tidak mengikuti ajakan people power dengan cara mengerahkan massa ke Jakarta.

"Ini tidak mungkin kami lakukan karena menjaga keutuhan bangsa lebih baik dari pada merusak atau memecah persatuan," kata Ade.

Apalagi, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang menyatakan, menolak seruan pihak tertentu untuk melakukan gerakan people power karena dianggap tidak percaya dengan hasil Pemilu 2019.

Sponsored

Menurut Ketua MUI Kabupaten Tangerang, KH Ues Nawawi Gofar, people power bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu, dengan tegas pihaknya menolak. Ues menyatakan akan mendukung secara penuh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Terkait keputusan resmi hasil pemilu, maka masyarakat harus mendukung dan akan menerima apa pun hasilnya,” kata Ues.

Sementara Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengimbau warga Banten tak terpengaruh ajakan people power di Jakarta pada 22 Mei 2019 mendatang. Ia meminta warga beraktivitas seperti biasa. Menurutnya, menyerukan aspirasi adalah hak semua anak bangsa. Namun, harus sesuai dengan aturan dan tidak memecah belah masyarakat.

Selain kepada masyarakat, Wahidin juga mengajak para elit politik di Banten menyerahkan segala keputusan hasil Pemilu 2019 kepada KPU. Sebagai elit politik, kata dia, seharusnya bertindak positif dengan mengajak masyarakat untuk kembali merajut silaturahmi sebagai anak bangsa

"Pilihan politik adalah hak demokrasi yang sudah diatur dalam peraturan dan undang-undang. Namun sejatinya kita semua adalah saudara," kata Wahidin. “Mengenai isu people power, saya yakini masyarakat Banten tidak akan terpengaruh.